RN - Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tensi geopolitik yang terus meningkat, kondisi ekonomi Indonesia sepanjang 2025 disebut masih mampu bertahan. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,11 persen sekaligus diiringi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Purbaya menyampaikan capaian tersebut saat DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Menurut Purbaya, capaian ekonomi tersebut menjadi sinyal bahwa stabilitas ekonomi Indonesia masih terjaga meski dunia menghadapi tekanan akibat meningkatnya ketegangan geopolitik.

Ia menjelaskan, gejolak global dapat menimbulkan sejumlah risiko, mulai dari tekanan terhadap pasar keuangan, perlambatan investasi, hingga gangguan rantai pasok global.

Namun, Indonesia disebut masih mampu menjaga sejumlah indikator ekonomi utama.

Purbaya mencatat perekonomian Indonesia pada 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen. Sementara itu, inflasi berada pada level 2,92 persen dan defisit anggaran tercatat 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Hal ini kemudian meningkatkan risiko stabilitas ekonomi, tekanan terhadap pasar keuangan, perlambatan investasi, dan terganggu rantai pasok global. Namun kita harus bersyukur, di tengah gejolak tersebut, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga," ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan.

Purbaya mengatakan, kondisi ekonomi yang tetap terjaga turut didukung kebijakan fiskal pemerintah. Menurut dia, kebijakan tersebut diarahkan tidak hanya untuk menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator yang disoroti adalah tingkat pengangguran.
Berdasarkan data yang disampaikan Purbaya, tingkat pengangguran pada Agustus 2025 tercatat 4,85 persen.

Angka tersebut disebut lebih rendah dibandingkan periode Agustus 2024.
Penurunan angka pengangguran tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menggambarkan kondisi perekonomian dan pasar kerja nasional.

Selain pengangguran, pemerintah juga mencatat adanya penurunan tingkat kemiskinan.

Tingkat kemiskinan pada September 2025 disebut turun menjadi 8,25 persen, dibandingkan 8,57 persen pada September 2024.

"Tingkat kemiskinan yang juga turun menjadi 8,25% pada September 2025 lebih rendah jika dibandingkan September 2024 yang mencapai 8,57%," jelas Purbaya.
Ke depan, pemerintah berjanji tetap menjaga APBN agar berada dalam kondisi sehat dan kredibel.

Purbaya menegaskan, APBN harus tetap memiliki ruang untuk bergerak menghadapi perubahan ekonomi. Instrumen fiskal tersebut diharapkan mampu merespons tekanan sekaligus memberikan dorongan ketika pertumbuhan ekonomi membutuhkan stimulus.

"APBN akan terus dijaga tetap sehat dan kredibel sehingga menjadi instrumen fiskal yang adaptif, responsif dan efektif dalam menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan momentum tersebut di tengah ketidakpastian global yang belum sepenuhnya mereda.

Pertumbuhan ekonomi 5,11 persen, inflasi 2,92 persen, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi capaian yang disorot pemerintah. Namun, kemampuan menjaga stabilitas sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan benar-benar dirasakan masyarakat akan menjadi tantangan berikutnya.