BNPB Tegaskan Bantuan Tak Menunggu Status Bencana Nasional Usai Putusan MK - Viva

Jakarta, VIVA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan penanganan terhadap masyarakat terdampak bencana tetap menjadi prioritas, terlepas dari status bencana yang ditetapkan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan BNPB setelah menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Putusan tersebut memberikan kejelasan mengenai mekanisme pemerintah dalam menetapkan status bencana, baik berskala nasional maupun daerah.

BNPB menyatakan putusan MK akan menjadi bagian dari evaluasi dan penyesuaian dalam pelaksanaan penanggulangan bencana ke depan.

Lima Indikator Status Bencana

BNPB menjelaskan, selama ini terdapat lima indikator yang menjadi pertimbangan dalam penetapan status bencana.

Kelima indikator tersebut meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah yang terdampak bencana, serta dampak sosial dan ekonomi.

Sebelumnya, kelima indikator tersebut dipahami harus terpenuhi secara keseluruhan dalam menentukan status bencana.

Namun, melalui putusannya, MK menyatakan kelima indikator tersebut tidak harus terpenuhi seluruhnya.

Khusus dalam penetapan status bencana nasional, sekurang-kurangnya tiga dari lima indikator tersebut harus terpenuhi. Adapun jumlah korban menjadi indikator utama dalam penentuan status tersebut.

Perubahan tersebut memberikan kejelasan mengenai bagaimana indikator bencana digunakan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

Penetapan Status Tetap Berdasarkan Data

BNPB menekankan bahwa penetapan status bencana merupakan keputusan penting negara. Karena itu, keputusan tersebut harus didasarkan pada kondisi nyata serta data yang akurat dari lapangan.

Untuk mendukung proses tersebut, BNPB akan terus memperkuat sejumlah tahapan, mulai dari kaji cepat, pendataan, analisis dampak hingga penilaian terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menangani bencana.

Data dan hasil kajian tersebut nantinya menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan serta kebijakan yang diperlukan.

BNPB juga akan mempelajari putusan MK secara menyeluruh untuk memastikan pelaksanaan penanggulangan bencana tetap sesuai dengan ketentuan hukum.

Bantuan Pusat Tidak Bergantung Status Nasional

Salah satu hal yang ditegaskan BNPB adalah status bencana nasional bukan satu-satunya dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan bantuan kepada daerah.

Pemerintah pusat tetap dapat mengerahkan personel, peralatan, logistik, pendanaan maupun dukungan teknis sesuai kebutuhan dan kewenangan.

Dengan demikian, bencana yang tidak ditetapkan sebagai bencana nasional tetap dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat.

BNPB menegaskan fokus utama dalam setiap kejadian bencana adalah memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan perlindungan dan pertolongan.

Bantuan juga mencakup penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kepada masyarakat hingga proses pemulihan.

Artinya, penetapan status bencana tidak menjadi penghalang bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan ketika daerah menghadapi kondisi yang membutuhkan penanganan.

BNPB Siapkan Penyesuaian Pedoman

Setelah adanya putusan MK, BNPB akan melakukan penyesuaian terhadap pedoman dan tata kerja yang diperlukan.

Proses tersebut akan dilakukan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.

BNPB juga akan memperkuat koordinasi agar proses penilaian dan pendataan bencana dapat berjalan dengan standar yang seragam.

Selain seragam, proses tersebut diharapkan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

BNPB menilai kejelasan mengenai mekanisme penetapan status bencana penting untuk memastikan keputusan pemerintah memiliki dasar hukum sekaligus sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Pada saat yang sama, kecepatan respons terhadap masyarakat terdampak tetap menjadi perhatian utama dalam penanganan bencana.

BNPB menyatakan putusan MK kembali menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan tujuan utama penanggulangan bencana.

Karena itu, respons terhadap bencana harus dilakukan secara cepat, tetapi tetap berlandaskan hukum dan data yang jelas.

BNPB juga mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media, organisasi kemasyarakatan, serta mitra kemanusiaan untuk bersama-sama memperkuat ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.