Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok menyebut pimpinan DPR berkomitmen menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

"Pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan pimpinan ataupun anggota DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak dapat diparipurnakan dan menjadi undang-undang," kata dia saat membacakan surat dari pimpinan parlemen di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Dalam surat tersebut, DPR RI memandang RUU Perampasan Aset sebagai salah satu agenda legislasi penting untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana.

"DPR RI memandang pembentukan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana tersebut," ujar Botok.

Pimpinan DPR, lanjut dia, juga berkomitmen mendorong seluruh pihak yang terlibat agar pembahasan RUU dilakukan sesuai ketentuan pada setiap tahapannya.

"Pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendukung mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset, termasuk Komisi III DPR RI dan pemerintah, untuk memastikan setiap tahapan pembahasan dilaksanakan sungguh-sungguh, terukur, cermat, efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Botok.