DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan pada Desember 2026: Ini Bukan Target Lagi - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, RUU Perampasan Aset akan disahkan pada Desember 2026 mendatang.

Habiburokhman menyatakan rencana tersebut sudah berupa kepastian, bukan lagi merupakan target.

"Saya perlu menyampaikan kedudukan regulasi dan target penyelesaian. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026," ujar Habiburokhman dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Baca juga: Demo 27 Agustus Buat Narsum RUU Perampasan Aset Batal Hadir, Anggota DPR: Padahal Gak Apa-apa

Habiburokhman menjelaskan, RUU Perampasan Aset perlu disahkan, mengingat KUHAP dan KUHP sudah direvisi.

Dengan begitu, kata Habiburokhman, akan terjadi satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system.

Baca juga: Demo 27 Agustus Tuntut Penuntasan RUU Perampasan Aset, Ini Respons Istana hingga DPR

Habiburokhman pun turut membacakan pantun berisi pengesahan RUU Perampasan Aset agar kerugian negara bisa pulih kembali.

"Pergi ke pasar membeli keset. Agar tak jatuh diikat dengan tali. Segera sahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Agar kerugian negara pulih kembali," kata Habiburokhman.

Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT

Batas akses KARIN

Tidak akurat Tidak relevan Menyinggung Terlalu lama Isu privasi Lainnya

Khusus Member

Kesal Dicurangi Asing, Prabowo "Pamer" Devisa Ekspor Satu Pintu Sawit hingga Batu Bara Rp 249 T