BPK Soroti 6 Tantangan Menuju Government 5.0 demi Indonesia Emas 2045 - SindoNews

A A A

JAKARTA - Pelaksana tugas Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan tata kelola keuangan bisa menjadi fondasi dalam mencapai Indonesia Emas 2045, khususnya yang berbasis ESG dan Government 5. Hal itu disampaikannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PKP, Kementerian Kehutanan, Kementerian KKP, serta Barantin Tahun 2025 di Kantor Pusat BPK, Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026.

"Pemeriksaan laporan keuangan (LK) merupakan instrumen untuk memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola Keuangan Negara dan mendorong pembangunan berkelanjutan," ujar Nyoman Adhi Suryadnyana melalui keterangannya, Rabu (5/8/2026).

Dia menuturkan, bentuk tata kelola tersebut tercermin dalam prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Sumber Daya Kementerian dan Lembaga, mulai dari Keuangan Negara, SDM, Aset, Kebijakan, maupun Sumber Daya lainnya harusnya mampu memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.

Baca juga: Putusan MK Soal Kerugian Negara Dinilai Buka Peluang Grasi hingga Amnesti bagi Terdakwa Berbasis Audit BPKP

Dia menerangkan, peningkatan kualitas hidup serta keterjaminan masa depan generasi mendatang harus jadi prioritas, tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola yang akuntabel. Dia menggarisbawahi pentingnya transformasi menuju Government 5.0, yaitu model pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), untuk analisis data, dan kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat, lingkungan dan keberkelanjutan.

Dia meyakini, kedua model tersebut dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan. Paling tidak terdapat enam tantangan dalam perjalanan mewujudkan Governmnet 5.0 yaitu belum meratanya kematangan transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta Artificial Intelligence, integritas tata Kelola yang masih rendah, kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, dan isu keamanan siber dan kolaborasi.

"Government 5.0 menuntut pendekatan whole-of-government. Pesan penting terkait kunci dalam mencapai visi Indonesia emas 2045 adalah bagaimana menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan penerapan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan dengan prinsip ESG," katanya.

Dia mengapresiasi pada empat entitas yang telah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 dan menekankan opini WTP bukanlah tujuan akhir. Melainkan, fondasi untuk terus memperkuat kelemahan dan kekurangan, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin efisien, efektif dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dia menambahkan, temuan pemeriksaan pada empat entitas yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga isu strategis utama, yaitu kelemahan pengendalian dalam pengelolaan pendapatan, kas, belanja, hibah, perjalanan dinas, tunjangan, maupun proses pembayaran. Lalu, kelemahan dalam penatausahaan aset, antara lain pencatatan yang belum akurat, status hukum aset yang belum jelas, aset yang belum dimanfaatkan secara optimal, maupun aset yang sudah tidak digunakan tetapi masih tercatat dalam administrasi.

Berikutnya, ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kontrak, pengelolaan hibah, pembayaran pekerjaan, maupun administrasi penerimaan negara. "Atas temuan pemeriksaan tersebut, BPK telah menyampaikan rekomendasi strategis yang diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan temuan pada masing-masing entitas, tetapi menjadi momentum untuk melakukan perbaikan sistemik, memperkuat pengendalian intern, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara, serta membangun kepatuhan yang berkelanjutan," pungkasnya.

(rca)

Lihat Juga :

• Komisi IX DPR Cecar BGN usai Pamer Dapat WTP dari BPK: Jangan-jangan Dibikin-bikin
• Perhitungan Kerugian Negara Dipertanyakan, Pengamat Dorong Reformasi Audit BPKP