Daerah Sulit Bayar Gaji ASN, Purbaya Bakal Guyur Rp22,5 Triliun ke 490 Pemda - SindoNews

A A A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan menyalurkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp22,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah pada pekan depan. Dana tersebut disiapkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, termasuk memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan kewajiban keuangan lainnya berjalan lancar.

"Minggu depan paling lambat, lagi diproses, jadi administrasi saja," kata Purbaya Yudhi Sadewa dalam media briefing di kantornya, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga: Mendagri Usulkan Kemenkeu Bayar DBH ke Daerah yang Kesulitan Gaji Pegawai

Purbaya menjelaskan tambahan TKD tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Penyaluran dana dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan proses administrasi dan verifikasi kepada pemerintah daerah penerima.

Menurut dia, besaran dana yang diterima masing-masing daerah ditentukan berdasarkan perhitungan kapasitas fiskal. Pemerintah memprioritaskan daerah yang mengalami tekanan fiskal agar tetap mampu menjalankan pelayanan publik dan memenuhi kewajiban belanja daerah.

Pemerintah mengakui sejumlah daerah menghadapi penyempitan ruang fiskal sebagai dampak penyesuaian atau efisiensi anggaran transfer dari pemerintah pusat pada tahun ini. Kondisi tersebut memengaruhi kemampuan sebagian pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban belanja, termasuk pembayaran hak-hak ASN.

Baca Juga: Purbaya: Babinsa Dilibatkan Misal Petugas Pajak Digebukin

Sebagai informasi, alokasi Transfer ke Daerah pada 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, lebih rendah dibandingkan pagu tahun 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun. Penyesuaian tersebut mendorong pemerintah menyiapkan dukungan fiskal tambahan bagi daerah yang membutuhkan. "Kita hitung sehingga mencukupi, jadi daerah harusnya bisa cukup, enggak ribut-ribut kayak kemarin lagi," ujar Purbaya.

Purbaya berharap tambahan anggaran sebesar Rp22,5 triliun tersebut dapat memperkuat likuiditas pemerintah daerah, menjaga kelancaran pembayaran gaji ASN, serta memastikan pelaksanaan program dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa terganggu akibat keterbatasan fiskal.

(nng)

Lihat Juga :

• Pungutan Pajak Toko Online via E-Commerce Ditunda, Ini Pertimbangannya
• WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September, Qodari Optimistis Birokrasi Lebih Modern dan Efisien