Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi ll DPR RI, Deddy Sitorus mendesak pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
• Pasalnya penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal dan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah.
• Menurut Deddy, pengambilalihan masalah karhutla oleh pemerintah pusat perlu dilakukan agar prosesnya bisa terkoordinasi dan seluruh sumber daya negara bisa dikerahkan untuk menghadapi eskalasi karhutla.

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi ll DPR RI, Deddy Sitorus ikut menanggapi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Deddy menilai penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal dan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah.

Untuk itu Deddy mendesak pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan karhutla ini. 

“Saya mendorong pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” kata Deddy di Jakarta, Sabtu (22/8/2026), dilansir laman resmi DPR RI.

Menurut Deddy, pengambilalihan masalah karhutla oleh pemerintah pusat perlu dilakukan agar prosesnya bisa terkoordinasi dan seluruh sumber daya negara bisa dikerahkan untuk menghadapi eskalasi karhutla.

Deddy lantas menyinggung kapasitas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dinilainya belum memiliki kapasitas fiskal atau pendanaan yang memadai.

Terutama untuk melakukan orkestrasi penanganan karhutla secara efektif.

“BNPB juga tidak punya kapasitas fiskal atau pendanaan untuk melakukan orkestrasi yang efektif menangani karhutla saat ini,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut Deddy mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Keuangan untuk melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan. 

Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam merespons situasi dan tantangan akibat karhutla.

“Oleh karena itu, Presiden perlu meminta Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan untuk merespons situasi dan tantangan yang dihadapi,” tegasnya.

Baca juga: Atasi Karhutla di Kalbar, Prabowo Tambah Armada Udara dan Personel Gabungan

Deddy menambahkan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi saat ini juga menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal untuk melakukan penanganan karhutla. 

Kondisi tersebut semakin berat setelah adanya pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan pemerintah pusat untuk membiarkan penanganan karhutla berjalan tanpa dukungan sumber daya yang memadai. 

“Berharap pemerintah daerah melakukan tindakan dalam kondisi ketiadaan anggaran itu seperti menunggu bom waktu meledak,” jelasnya.

Baca juga: Empat Perusahaan Terduga Penyebab Karhutla di Kalimantan Kini Sedang Diselidiki

Prabowo Yakin Karhutla Dapat Segera Diatasi

Presiden Prabowo Subianto yakin karhutla yang terjadi di Kalimantan akan segera teratasi.

Hal itu disampaikan Presiden usai rapat penanggulangan kebakaran hutan di Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya Kalimantan Tengah, pada Sabtu, (22/8/2026).

“Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan,” katanya.

Presiden meyakini Karhutla di Kalimantan akan mampu teratasi karena kondisi lebih parah yang terjadi pada tahun sebelumnya mampu ditangani.

“Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah, tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi,” katanya.

Baca juga: Ketua DPR Minta Karhutla Kalimantan Ditangani Cepat: Jangan Sampai Negara Tetangga Layangkan Protes

Presiden mengatakan telah melihat langsung kebakaran yang terjadi di sejumlah titik di Kalimantan.

Ia juga telah menerima sejumlah laporan mengenai kebutuhan dalam penanganan Karhutla.

“Alhamdulillah ini berjalan terus. semua pejabat melaporkan kebutuhan-kebutuhannya, kita berusaha penuhi. Tiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhilah,” katanya.

Presiden mengatakan telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan penanganan secepat dan seoptimal mungkin agar titik api tidak menyebar dan memperburuk kondisi yang terjadi.

“Yang penting kita segera hentikan perluasan penambahan titik api,” ucapnya.

Baca juga: Anggota Komisi IV DPR Desak Korporasi Penyebab Karhutla Diberi Sanksi Tegas dan Berat

BNPB Catat 1.487 Titik Panas di Kalimantan

Data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal 19 Agustus 2026, terdapat total 1.487 titik panas (hotspot) di seluruh wilayah Kalimantan. Terdiri dari 767 titik di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 di Kalimantan Tengah, 34 di Kalimantan Selatan dan 17 di Kalimantan Utara. 

Luas karhutla tercatat mencapai sekitar 202 ribu hektare dalam tujuh bulan pertama 2026. Dari angka tersebut, sekitar 95 ribu hektare terjadi hanya pada Juli, dengan sekitar 57 persen di antaranya berada di kawasan hutan.

Polri pun mengantongi sejumlah nama terkait insiden kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Kalimantan.

Nama-nama dikantongi polisi setelah pihaknya melakukan investigasi terkait karhutla di sejumlah provinsi.

Bukan hannya kerusakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera pun berdasarkan data kementerian Kesehatan mengakibatkan 3.158.166 penduduk terdampak.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)