DPR Pastikan Belum Ada Nota Protes Malaysia dan Singapura soal Karhutla - Pontianak Post
PONTIANAK POST - Pemerintah Indonesia disebut belum menerima nota protes resmi dari Malaysia maupun Singapura terkait dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan informasi yang diterimanya belum menunjukkan adanya nota protes resmi dari kedua negara tersebut.
“Sejauh informasi yang saya terima, belum ada konfirmasi mengenai adanya nota protes resmi dari Malaysia maupun Singapura kepada Indonesia,” ujar Dave Laksono saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.
Meski demikian, Dave menilai penanganan karhutla tetap harus dilakukan secara efektif. Komunikasi dengan negara-negara anggota ASEAN juga perlu dijaga untuk merespons dampak kebakaran.
Ia meminta pemerintah memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla secara cepat dan terpadu, termasuk deteksi dini, pemadaman, operasi udara, pengawasan pembukaan lahan, dan penegakan hukum.
“Deteksi dini, pemadaman, operasi udara, pengawasan terhadap pembukaan lahan, serta penegakan hukum harus berjalan secara terpadu. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu dipastikan efektif, terutama di wilayah yang memiliki potensi karhutla cukup tinggi,” kata Dave.
Komunikasi dengan Negara Tetangga
Dave juga meminta pemerintah terus membangun komunikasi terbuka dan konstruktif dengan Malaysia dan Singapura.
Menurut dia, pemerintah dapat menyampaikan langkah penanganan karhutla yang dilakukan sekaligus membuka peluang pertukaran informasi dan kerja sama teknis jika diperlukan.
“Dengan komunikasi yang baik, kita dapat memastikan persoalan ini ditangani secara proporsional dan tidak berkembang menjadi persoalan diplomatik,” tutur Dave.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menunjukkan komitmen dalam melindungi masyarakat dan lingkungan serta tetap terbuka terhadap kerja sama regional.
“Saya optimistis bahwa dengan langkah yang cepat, terukur, dan terkoordinasi, dampak karhutla dapat ditekan sehingga tidak berkembang menjadi cross-border issue (permasalahan lintas batas),” ucap Dave.
Sebelumnya, pada Jumat (21/8), Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kabut asap akibat karhutla di Kalimantan yang menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan.
Singapura juga telah meminta warganya mewaspadai dampak karhutla di Indonesia. Puan meminta persoalan tersebut segera ditanggulangi.
“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegas Puan.
Sementara itu, dalam taklimat media pada 13 Agustus lalu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A. Mulachela memastikan pemerintah terus berkoordinasi dengan negara tetangga dan memanfaatkan mekanisme ASEAN untuk menanggulangi dampak karhutla di kawasan Asia Tenggara. (ant)