Jakarta Diterpa Isu Demo Besar, Pengamat Intelijen Endus Potensi Penyusupan Sel Terorisme - Inilah

Ilustrasi polisi memasang barikade saat berlangsungnya aksi unjuk rasa. Pengamat intelijen mengingatkan aparat keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini guna mengantisipasi potensi penyusupan sel terorisme di balik isu demonstrasi skala besar di Jakarta pada bulan Agustus. (Foto Ilustrasi: Antara/Indrianto Eko Suwarso/bar)

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai aparat keamanan perlu mencegah dan menindak tegas kelompok tertentu yang berupaya membuat gangguan keamanan di wilayah DKI Jakarta.

Hal itu merespons beredarnya isu mengenai akan terjadinya aksi demonstrasi dalam skala besar pada Agustus ini.

"Tujuan utama mencegah dan menindak tegas kelompok-kelompok yang berupaya memicu kerusuhan atau membuat situasi tidak kondusif di wilayah hukum DKI Jakarta," ucap Nuning kepada Inilah.com, Sabtu (8/8/2026).

Nuning mengatakan, pengamanan idealnya dilakukan dengan melibatkan personel dari berbagai direktorat operasional di lingkungan Polda Metro Jaya.

"Komposisi tim melibatkan gabungan personel dari seluruh direktorat operasional di lingkungan Polda Metro Jaya," ujar Nuning.

Nantinya, kata Nuning, kekuatan tersebut kemudian dikombinasikan dengan kemampuan intelijen untuk mendeteksi potensi ancaman sejak awal.

"Skema operasional mengombinasikan deteksi dini intelijen dengan peningkatan intensitas patroli secara masif (skala kecil, sedang, hingga besar)," ungkap Nuning.

Nuning menyebutkan, meski pihak Polda Metro Jaya telah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang—mengingat situasi di Jakarta saat ini dipastikan aman berkat sinergi ketat bersama Kodam Jaya—pihak keamanan harus tetap waspada. Menurutnya, potensi penyusupan, baik yang bertujuan mengganggu keamanan, ekonomi, pertahanan, bahkan politik, tetap ada.

Dia menjelaskan, potensi gangguan tersebut dapat masuk dalam konsep ATHG.

"Dalam dunia intelijen dan keamanan, gangguan merupakan bagian dari konsep ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan)," ungkapnya.

Salah satunya, ia menyoroti keberadaan pagar pengamanan di sejumlah gedung yang menurutnya perlu didalami, terutama jika memiliki korelasi dengan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya demonstrasi besar-besaran pada bulan Agustus.

"Harus ada lidik terhadap berdirinya pagar yang berkorelasi dengan kekhawatiran pihak gedung akan adanya kemungkinan demo besar-besaran di bulan Agustus," katanya.

Nuning juga mengingatkan potensi penyusupan kelompok terorisme dalam situasi kerusuhan. Menurut dia, setiap kerusuhan memiliki probabilitas dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjalankan kepentingannya.

"Di setiap kerusuhan selalu ada probabilitas penyusupan teroris. Oleh karenanya, pihak intelijen BIK, BAIS, BNPT, di bawah koordinasi BIN pun melaksanakan pemantauan yang teliti untuk hal ini. Belum lagi, banyak keahlian baru yang dimiliki oleh sel terorisme, khususnya para foreign fighter eks kombatan ISIS dalam pola narkoterorisme dan kemampuan menggunakan elemen Nubika (Nuklir, Biologi, dan Kimia)," ujarnya.

Di sisi lain, Nuning meminta pemerintah tidak hanya mempersiapkan aparat keamanan dalam menghadapi kemungkinan aksi demonstrasi. Pemerintah juga perlu mempersiapkan respons terhadap berbagai tuntutan yang mungkin disampaikan masyarakat.

"Pihak pemerintah sendiri juga harus mempersiapkan diri terhadap berbagai tuntutan demo bila benar terjadi. Hindari tindakan yang terlalu represif yang dapat merugikan kedua belah pihak, yaitu aparat dan rakyat," ucapnya.

Menurutnya, penanganan aksi massa harus dilakukan dengan mengedepankan analisis terhadap persoalan yang berkembang di lapangan.

"Harus melakukan analisis masalah yang bisa dikumpulkan di lapangan. Pihak Bakom Pemri pun jangan selalu menentang kritik rakyat, tapi mengajak duduk bersama berbagai pihak terkait untuk meminta berbagai masukan," kata Nuning.

Nuning menilai pendekatan keamanan tidak dapat hanya mengandalkan tindakan setelah gangguan terjadi. Kepolisian dituntut mampu membaca potensi kerawanan sejak dini melalui pemetaan wilayah, pengumpulan informasi, dan penguatan komunikasi dengan masyarakat.

"Kepolisian memang dituntut tidak hanya responsif setelah kejahatan terjadi, tetapi juga mampu membangun sistem deteksi dini, pemetaan kerawanan, serta langkah-langkah pencegahan yang berbasis intelijen, kemitraan dengan masyarakat, dan penguatan kehadiran polisi di ruang-ruang publik," pungkasnya.

Topik