Kementan Kebut Pelaksanaan Program Rp 530 Miliar untuk Pemulihan Pertanian Pascabencana Aceh - Viva

• 

• Bisnis

Senin, 10 Agustus 2026 - 07:36 WIB

Jakarta, VIVA – Kementerian Pertanian kembali menekankan mekanisme dukungan pemerintah, untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana hidrometeorologi di Aceh.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, yang juga menyambut baik penjelasan juru bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi terkait hal tersebut.

"Penjelasan yang disampaikan Pemerintah Aceh sudah tepat dan sejalan dengan data yang kami miliki. Ini menunjukkan komunikasi yang baik antara Kementan dan Pemerintah Aceh, sebagaimana hubungan erat antara Pak Menteri dan Pak Gubernur," kata Arief dalam keterangannya, Senin, 10 Agustus 2026.

Dia menjelaskan, total alokasi dukungan pemulihan sektor pertanian di Aceh mencapai Rp 1,7 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 530 miliar disalurkan langsung ke daerah untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah, melalui dana Tugas Pembantuan.

Sisanya sebesar Rp 1,2 trilliun dikelola melalui Satker pusat dan balai di bawah Kementan, berupa alat mesin pertanian serta bibit padi, jagung, dan komoditas lainnya yang langsung disalurkan sebagai manfaat kepada petani di Aceh.

Arief menyampaikan, pelaksanaan program dari dana Rp 530 miliar yang disalurkan langsung ke daerah, semestinya sudah rampung bulan Juni 2026 namun hingga kini baru terealisasi 48 persen.

Sehingga perlu ada percepatan dari semua pihak, mengingat saat ini sudah bulan Agustus. Jika tidak terserap sampai akhir tahun, maka dana ini akan dikembalikan ke kas negara.

Realisasi anggaran melalui Satker dan Balai di bawah Kementan yang totalnya mencapai Rp 1,2 triliun, juga perlu percepatan. Keterlambatan ini disebabkan lambatnya usulan penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dari pemerintah daerah.

Karena tanpa CPCL lengkap, anggaran tidak bisa dicairkan. Sehingga perlu ada percepatan dalam pengusulan dan kelengkapan administrasinya, agar bantuan bisa segera dinikmati para petani terdampak bencana.

"Pak Menteri pada dasarnya ingin mengajak semua pihak bersama lakukan percepatan realisasi anggaran satker pusat ini. Ini tanggung jawab bersama karena manfaatnya sangat dinantikan petani di Aceh," ujarnya.

Arief menambahkan, semua program pemerintah pusat ini adalah untuk masyarakat Aceh, sehingga diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama mempercepat pemanfaatannya.

Hal itu mengingat bahwa waktu tersisa 2026 tinggal 4 bulan, karena bila tidak segera dicairkan, dana tersebut akan kembali ke kas negara dan manfaatnya tidak dirasakan optimal oleh petani Aceh.

“Anggaran tersisa masih sekitar Rp 1,1 trilliun dan waktu tidak banyak. Serapan baru 25 persen dan kita harus bersama segera selesaikan,” ujarnya.