Legislator Gerindra Usul Pembangunan 1.000 Bioskop Desa di APBN 2027 - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati, mengusulkan pembangunan 1.000 layar bioskop desa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

“Kepada Kemenkeu mungkin lintas mitra, mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah, dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027,” ujar Rahmawati dikutip dari siaran YouTube TVR Parlemen, Sabtu (23/5/2026).

Usulan itu disampaikan Rahmawati dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional yang dibentuk Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Baca juga: Ironi Bioskop Desa

Menurut dia, dukungan anggaran dan insentif diperlukan agar rumah produksi atau production house (PH) kecil di daerah tetap bertahan di tengah ketatnya industri perfilman nasional.

“Biar PH-PH kecil itu bisa hidup, karena sekarang mereka itu hidup segan mati tak mau,” jelas Rahmawati.

Rahmawati menilai, penguatan industri film daerah penting dilakukan karena pertumbuhan ekonomi nasional saat ini mulai bertumpu pada daerah.

“Karena kita tahu, mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari daerah,” kata dia.

Baca juga: Hari Pertama Ifan Seventeen Jadi Dirut PFN: Telat Saat DPR Sidak Kantor dan Pamer Punya PH

Rahmawati juga menyoroti masih minimnya akses distribusi bagi film-film daerah. Menurut Rahmawati, kondisi itu membuat karya perfilman lokal belum mendapat ruang yang setara di dalam negeri.

“Agar film-film daerah tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” ucapnya.

Oleh karena itu, Rahmawati meminta pemerintah hadir untuk memastikan pemerataan distribusi film nasional sekaligus mencegah praktik monopoli di industri perfilman.

“Mereka harus hadir untuk memastikan keadilan distribusi, melawan monopoli, dan membangun ekosistem perfilman yang inklusif,” tutur dia.

Rahmawati menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya terkait pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

Rahmawati berharap diskusi antara DPR dan pemerintah mengenai industri perfilman nasional, dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rumah produksi kecil dan pelaku film daerah.

“Dan juga mudah-mudahan dengan kita bertemu ini banyak hal-hal yang kita diskusikan agar PH-PH kecil itu tetap bisa hidup,” pungkasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Batas akses KARIN

Tidak akurat Tidak relevan Menyinggung Terlalu lama Isu privasi Lainnya

Khusus Member

Tanggapan Bima Arya soal Dedi Mulyadi Bikin Sayembara Begal