Prabowo Kerahkan 'Full Team' Tangani Gempa Magnitudo 7,7 di NTT - Beritasatu
Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah pusat bergerak cepat menangani dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan kekuatan penuh. Atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, rapat darurat digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan kehadiran jajaran menteri dan pimpinan lembaga di lokasi bencana merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menangani kondisi darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami semua hadir di sini atas perintah dari Bapak Presiden untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses tanggap darurat dan juga nanti rehab rekon,” ujar Pratikno seusai memimpin rapat koordinasi.
Gempa M 7,7 tersebut terjadi di wilayah Flores pada Sabtu (15/8/2026). Laporan awal menyebut gempa memicu peringatan tsunami yang kemudian diakhiri BMKG.
Menteri dan Kepala Lembaga
Dalam kunjungan tersebut, Pratikno didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala Basarnas Mohammad Syafii.
Sejumlah pimpinan BUMN strategis, termasuk direktur utama PLN, Pertamina, dan Telkom, juga dikerahkan untuk mendukung percepatan pemulihan infrastruktur dasar setelah gempa. Pratikno mengatakan pemerintah pusat menerjunkan tim lengkap untuk memastikan penanganan bencana berjalan terkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Pemerintah pusat full team hadir di sini. Kami mendengarkan paparan pimpinan daerah tentang dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat. Kami masing-masing memaparkan apa yang akan dan sudah dilakukan,” kata Pratikno.
Menurut dia, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar sumber daya yang dikerahkan dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. “Sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar sumber daya besar pemerintah untuk tanggap darurat serta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan sinergis, efektif, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Posko Terpadu
Untuk memperlancar distribusi bantuan, pemerintah mengoordinasikan rantai pasok logistik melalui jaringan posko terpadu. Posko nasional dipusatkan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Posko tersebut didukung posko operasional di Labuan Bajo dan Maumere yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan dan kebutuhan dasar warga terdampak dapat segera disalurkan ke wilayah yang membutuhkan.
Keselamatan Warga
Pratikno mengatakan pemerintah menetapkan dua prioritas utama dalam fase tanggap darurat, yakni menyelamatkan warga dan memulihkan fasilitas vital yang terdampak gempa.
“Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, baik jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, jaringan internet, dan lain-lain,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan pemulihan fungsi infrastruktur vital dilakukan dalam beberapa pekan. Sementara itu, pembangunan kembali secara permanen akan dilanjutkan setelah fase tanggap darurat.
Infrastruktur Rusak
Pemerintah juga berencana menerapkan prinsip build back better dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Prinsip tersebut berarti fasilitas yang rusak tidak sekadar dikembalikan seperti kondisi sebelumnya, tetapi dibangun dengan standar yang lebih baik agar wilayah terdampak memiliki ketahanan lebih kuat terhadap potensi bencana pada masa mendatang.
“Kita pulihkan secara fungsional dalam pekan-pekan ini, sambil kita lakukan pembangunan pemulihan yang lebih permanen. Kita tentu saja tidak hanya ingin membuat pembangunan itu kembali seperti semula, tetapi juga berusaha untuk membangun lebih baik sehingga daerah ini menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana,” pungkas Pratikno.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait.