Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN di RAPBN, Kepala OIKN: Masuk Bagian Pembangunan Infrastruktur - Tribunnews

Ringkasan Berita:

• Ketua OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan IKN tetap masuk klaster pembangunan infrastruktur.
• Dana yang dijanjikan sebesar Rp48 triliun telah dibayarkan secara bertahap, dengan Rp6 triliun tersedia pada tahun 2026 dan tambahan sekitar Rp27 triliun.
• Dalam APBN 2026, pemerintah memprioritaskan delapan agenda, termasuk pangan, energi, MBG, pendidikan, kesehatan, desa-UMKM, pertahanan, serta investasi dan perumahan.

TRIBUNNEWS.COM, NUSANTARA - Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung angaran Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato nota keuangan dan penyampaian Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026.

Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan IKN sudah masuk dalam bagian dari pembangunan infrastruktur.

“Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri,” kata Basuki kepada wartawan di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan timur, Sabtu (15/08/2026).

“Itu saya kira kebijakan beliau. Tapi ada di dalam kluster infrastruktur dan apa itu, kewilayahan, dan desa. Saya kira di kluster itu ada pembangunan IKN,” lanjutnya.

Basuki juga menegaskan ihwal dana Rp48 triliun yang dijanjikan Prabowo untuk IKN pun sudah cair bertahap sejak tahun lalu.

“Tahun kemarin ada Rp 10 triliun, tahun 2025 itu ada Rp10 triliun koma sekian. Tahun 2026 ini sementara ada Rp6 triliun, nanti akan ada insyaallah ada tambahan Rp27 triliun. Itu sudah cair,” tegas Basuki. 

8 Agenda Prioritas

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan delapan agenda prioritas pemerintah pada 2026.

Pertama, ketahanan pangan. Pemerintah mengalokasikan Rp164,4 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan, Rp53,3 triliun untuk subsidi pupuk sebanyak 9,62 juta ton, serta Rp22,7 triliun untuk mendukung Badan Urusan Logistik (Bulog).

Kedua, ketahanan energi. Anggaran sebesar Rp402,4 triliun disiapkan untuk subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram yang akan disalurkan secara lebih tepat sasaran berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemerintah juga mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan program listrik desa.

Ketiga, program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk 2026.

Anggaran tersebut ditujukan untuk menjangkau 82,9 juta penerima, mulai dari siswa, ibu hamil, hingga balita, sekaligus mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Keempat, pendidikan. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp757,8 triliun.

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk Program Indonesia Pintar bagi 21,1 juta siswa, KIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa, peningkatan gaji dan kompetensi guru sebesar Rp178,7 triliun, serta beasiswa LPDP bagi 4.000 mahasiswa.

Kelima, kesehatan dengan total anggaran Rp244 triliun.

Salah satu penggunaannya adalah bantuan iuran asuransi sebesar Rp69 triliun yang ditujukan bagi 96,8 juta penerima.

Keenam, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.

Pemerintah akan mendukung pembiayaan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), termasuk melalui pemberian pinjaman dengan bunga rendah dari bank-bank Himbara.

Ketujuh, pertahanan semesta.

Fokusnya meliputi modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan komponen cadangan, penguasaan teknologi, serta pengembangan industri strategis dalam negeri.

Kedelapan, akselerasi investasi, perdagangan, dan perumahan.

Agenda ini diarahkan untuk mendukung hilirisasi, proyek strategis, serta program pembangunan 3 juta rumah rakyat melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).