Rp700 Ribu Sekilo Kupas Bawang: Angka yang Membuat Rakyat Bertanya - Merah Putih

INDOPOLITIKA – Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada Jumat, 14 Agustus 2026, menyisakan satu angka yang justru lebih cepat viral daripada banyak capaian pemerintah yang disampaikan: Rp700.000 per kilogram untuk upah mengupas bawang.

Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan seorang perempuan bernama Susanah dari Kabupaten Bogor. Presiden menyebut Susanah bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Pernyataan itu kemudian menyebar luas di media sosial. Netizen bahkan bergurau, kalau benar upahnya Rp700.000 per kilogram, mereka rela beralih profesi menjadi tukang kupas bawang.

Sekilas, angka itu memang terdengar seperti kabar baik. Seorang pekerja informal, yang pekerjaannya terlihat sederhana, ternyata bisa memperoleh Rp700.000 hanya dari satu kilogram bawang yang dikupas. Tetapi justru di sinilah masalahnya: angka sebesar itu membutuhkan penjelasan yang jauh lebih serius daripada sekadar menyebutnya sebagai kisah sukses rakyat kecil.

Sebab, jika benar Rp700.000 adalah upah per kilogram, hitungannya menjadi luar biasa. Mengupas 5 kilogram sehari berarti Rp3,5 juta. Sepuluh kilogram berarti Rp7 juta sehari. Jika bekerja 26 hari, secara matematis penghasilannya dapat mencapai Rp182 juta sebulan. Bahkan jika dihitung 30 hari, angkanya bisa mencapai Rp210 juta. Angka seperti ini tentu bukan mustahil secara matematis, tetapi menjadi sangat tidak lazim secara ekonomi apabila yang dimaksud benar-benar upah tenaga kerja mengupas bawang per kilogram.

Persoalannya bukan semata-mata percaya atau tidak percaya kepada Presiden. Persoalannya adalah: apakah angka tersebut masuk akal jika dibandingkan dengan struktur harga dan praktik upah pekerjaan yang sama di lapangan? Data yang pernah diberitakan justru menunjukkan angka yang sangat berbeda.

Di Pontianak, misalnya, pada 2024 terdapat pekerja pengupas bawang yang menerima sekitar Rp15.000 untuk satu karung berisi 20 kilogram, atau sekitar Rp750 per kilogram. Dengan kemampuan sekitar empat karung sehari, penghasilannya sekitar Rp60.000 sehari. Sementara sejumlah data penelitian dan pemberitaan di daerah lain menunjukkan tarif sekitar Rp2.000–Rp2.500 per kilogram. Dengan demikian, Rp700.000 per kilogram bukan sekadar lebih tinggi—ia ratusan kali lipat dari sejumlah tarif yang ditemukan dalam praktik.

Bahkan kisah buruh pengupas bawang yang pernah diangkat pemerintah pada 2025 juga memperlihatkan gambaran yang berbeda. Muhammad Qodari ketika mengunjungi keluarga calon siswa Sekolah Rakyat di Bogor menceritakan seorang ibu yang mengupas bawang putih tiga karung masing-masing 20 kilogram dan memperoleh sekitar Rp30.000 sehari, atau Rp10.000 per karung.

Tentu kita harus hati-hati. Bawang yang dikupas bisa berbeda, daerahnya berbeda, pemberi kerjanya berbeda, dan sistem pembayarannya juga bisa berbeda. Karena itu, tidak tepat pula langsung menyimpulkan bahwa Presiden keliru hanya karena angka Rp700.000 jauh di atas angka yang ditemukan dalam sumber lain.

Tetapi justru karena perbedaannya begitu ekstrem, pemerintah semestinya memberikan penjelasan. Rp700.000 itu upah untuk apa? Per kilogram bawang mentah? Per kilogram bawang yang sudah selesai dikupas? Apakah termasuk membersihkan, menyortir, memotong ujung bawang, atau pekerjaan lain? Atau jangan-jangan ada konteks transaksi tertentu yang berbeda dengan sistem upah kupas bawang pada umumnya?

Ini penting karena pidato Presiden bukan percakapan warung kopi. Ketika angka disampaikan oleh kepala negara dalam forum kenegaraan, masyarakat berhak menganggapnya sebagai informasi faktual dan kemudian membandingkannya dengan realitas ekonomi. Di sinilah persoalan komunikasi publik pemerintah muncul.

Cerita tentang rakyat kecil memang penting. Tetapi cerita rakyat kecil tidak boleh berhenti pada angka yang mengundang tepuk tangan. Angka itu harus bisa diuji. Kalau memang benar ada buruh di Bogor yang memperoleh Rp700.000 untuk setiap kilogram bawang yang dikupas, pemerintah justru harus menjadikan kasus tersebut sebagai contoh bagaimana pekerja informal bisa memperoleh penghasilan tinggi. Tetapi kalau angka itu merupakan kekeliruan penyebutan, salah konteks, atau memiliki pengertian lain, penjelasan juga diperlukan agar masyarakat tidak membangun persepsi ekonomi yang keliru.

Sebab di media sosial, yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Orang tidak lagi membicarakan perjuangan Susanah sebagai pekerja. Mereka membicarakan “info loker kupas bawang”. Ada yang menghitung penghasilan Rp7 juta sehari jika mampu mengupas 10 kilogram. Bahkan ada yang membandingkan harga bawang dengan upah mengupasnya.

Ironisnya, kalau angka Rp700.000 itu dibaca secara literal, maka persoalannya menjadi lebih besar. Upah mengupas bawang bisa berkali-kali lipat dari nilai komoditas bawangnya sendiri. Itu membuat pertanyaan ekonominya sederhana: siapa yang sanggup membayar ongkos tenaga kerja sebesar itu?

Karena itu, viralnya cerita tukang kupas bawang sebenarnya membuka pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar benar atau salah angka Rp700.000. Bagaimana sebenarnya negara mengetahui pendapatan pekerja informal? Berapa penghasilan buruh harian, petani, pedagang kecil, pekerja rumahan dan jutaan pekerja sektor informal lainnya?

Apakah pemerintah memiliki data upah aktual mereka, ataukah kisah-kisah individual kemudian digunakan sebagai gambaran umum tentang kesejahteraan rakyat? Presiden tentu boleh menghadirkan rakyat kecil ke panggung kenegaraan. Bahkan itu baik. Tetapi rakyat kecil tidak membutuhkan kisah yang terdengar indah; mereka membutuhkan angka yang benar.

Sebab bagi buruh yang benar-benar mengupas bawang setiap hari, selisih antara Rp750, Rp2.000, Rp2.500, dan Rp700.000 per kilogram bukan sekadar perbedaan angka. Itu adalah perbedaan antara cerita tentang kemakmuran dan kenyataan tentang penghasilan. Namun untuk melihat kewajaran angka tersebut, kita bahkan bisa mengujinya dengan beberapa kemungkinan.

Jika angka yang dimaksud sebenarnya Rp7.000 per kilogram, angka itu pun masih tergolong tinggi dibandingkan sejumlah data pembanding yang tersedia. Angka itu bukan mustahil, karena upah dapat berbeda menurut daerah dan jenis pekerjaan, tetapi tetap perlu konteks. Bagaimana kalau Rp70.000 per kilogram? Ini lebih tinggi lagi. Dibandingkan Rp750 per kilogram, Rp70.000 berarti lebih dari 90 kali lipat. Dibandingkan Rp2.500, sekitar 28 kali lipat. Tentu tarif tenaga kerja tidak harus seragam.

Daerah berbeda, jenis bawang berbeda, tingkat kesulitan berbeda, dan pekerjaan yang dibayar bisa saja tidak hanya mengupas, tetapi juga membersihkan, menyortir, memotong ujung atau melakukan pekerjaan tambahan lainnya. Tetapi kalau yang dimaksud benar-benar hanya mengupas bawang, maka Rp70.000 per kilogram saja sudah merupakan angka yang sangat tinggi dan membutuhkan penjelasan.

Nah, di sinilah Rp700.000 per kilogram menjadi semakin sulit dipahami. Ia bukan sekadar sedikit lebih tinggi dari tarif yang ditemukan dalam berbagai pembanding. Rp700.000 adalah 100 kali Rp7.000, 10 kali Rp70.000, dan hampir 1.000 kali Rp750. Bahkan secara sederhana, angka tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai struktur biaya.

Kalau satu kilogram bawang dibeli dengan harga puluhan ribu rupiah, bagaimana mungkin biaya tenaga kerja untuk mengupasnya mencapai Rp700.000 per kilogram? Siapa yang akan menanggung biaya sebesar itu? Dan berapa harga bawang setelah dikupas agar kegiatan tersebut tetap ekonomis?

Di sinilah kita perlu membedakan antara fakta dan inferensi. Faktanya, Presiden menyebut angka Rp700.000 per kilogram dalam pidatonya. Faktanya pula, terdapat data dan pemberitaan lain mengenai upah pengupas bawang yang jauh lebih rendah. Tetapi dari perbedaan tersebut kita belum boleh langsung menyimpulkan bahwa Presiden pasti salah.

Yang dapat disimpulkan adalah angka tersebut sangat menyimpang dari sejumlah pembanding dan karena itu membutuhkan klarifikasi. Pertanyaan ekonominya juga bukan untuk mencari kesalahan semata. Jika benar ada mekanisme yang membuat seorang pekerja memperoleh Rp700.000 per kilogram, justru mekanisme itu menarik untuk diketahui. Siapa yang membayar? Apa jenis bawangnya? Berapa produktivitas pekerja? Apakah ada proses lain yang termasuk dalam pembayaran? Dan bagaimana harga akhir produk menanggung biaya tersebut?

Karena itu, persoalannya sebenarnya sederhana: klarifikasi diperlukan. Justru klarifikasi tersebut penting agar kisah Susanah tidak tenggelam oleh kontroversi angka. Presiden tentu ingin menunjukkan bahwa program pemerintah memberikan manfaat bagi rakyat kecil. Tetapi setelah angka Rp700.000 disebut, perhatian publik malah bergeser. Orang tidak lagi bertanya tentang kondisi Susanah, pekerjaannya, keluarganya, atau bagaimana program pemerintah membantu kehidupannya. Yang menjadi pusat perhatian justru satu pertanyaan: benarkah tukang kupas bawang dibayar Rp700.000 per kilogram?

Ini menunjukkan betapa pentingnya akurasi dalam komunikasi seorang kepala negara. Bagi pejabat publik, angka bukan sekadar angka. Ketika angka itu disampaikan dari podium kenegaraan, masyarakat akan menganggapnya sebagai informasi faktual. Kemudian angka tersebut dibandingkan dengan pengalaman sehari-hari dan data yang tersedia. Bagi masyarakat yang bekerja dengan upah harian, perbedaannya terasa sangat besar. Mendapatkan Rp100.000 sehari saja mungkin sudah menjadi perjuangan bagi sebagian pekerja informal. Karena itu, ketika tiba-tiba muncul informasi bahwa seorang buruh kupas bawang mendapatkan Rp700.000 untuk setiap kilogram, reaksi spontan masyarakat adalah bertanya-tanya.

Kalau memang Rp700.000 benar, maka ini bukan sekadar cerita biasa. Pemerintah justru harus menjelaskan bagaimana mekanismenya. Siapa pemberi kerja? Berapa kilogram rata-rata yang mampu dikupas sehari? Apakah pekerjaan itu benar-benar hanya mengupas?

Dan apakah model tersebut bisa diterapkan kepada pekerja informal lainnya? Kalau ternyata Rp70.000, angka itu tetap menarik dan masih perlu dijelaskan karena jauh di atas sejumlah tarif pembanding. Kalau Rp7.000, itu pun masih patut diperiksa karena relatif tinggi dibandingkan data yang menunjukkan tarif ratusan hingga beberapa ribu rupiah per kilogram. Bahkan kalau Rp700, angka itu justru jauh lebih dekat dengan salah satu data lapangan yang pernah diberitakan, yakni sekitar Rp750 per kilogram.

Dengan demikian, rentang angka Rp700, Rp7.000, Rp70.000, dan Rp700.000 bukan sekadar permainan angka. Rentang itu memperlihatkan betapa pentingnya satuan dan ketepatan penyampaian informasi ketika berbicara mengenai pendapatan rakyat. Dan ada satu ironi yang menarik. Jika benar Rp700.000 per kilogram, maka masyarakat tidak perlu terlalu pusing mencari lapangan pekerjaan baru. Cukup buka lowongan tukang kupas bawang.

Tetapi kalau ternyata bukan Rp700.000, publik juga berhak mengetahui angka sebenarnya. Sebab yang dibutuhkan rakyat bukan cerita yang terdengar fantastis, melainkan data yang bisa dipercaya. Pada akhirnya, persoalan pengupas bawang ini bukan semata-mata tentang Presiden benar atau salah. Ini tentang bagaimana negara menggambarkan kehidupan ekonomi rakyat kecil.

Kalau benar Rp700.000, luar biasa. Kalau Rp70.000, tetap sangat tinggi. Kalau Rp7.000, masih perlu diuji. Kalau Rp700, justru jauh lebih masuk akal berdasarkan sebagian data yang tersedia. Maka sebelum rakyat ramai-ramai banting setir menjadi tukang kupas bawang, ada baiknya pemerintah menjawab satu pertanyaan sederhana: “Sebenarnya berapa upah tukang kupas bawang itu?” Sebab kalau benar Rp700.000 per kilogram, barangkali yang dibutuhkan bukan lagi program penciptaan lapangan kerja. Cukup buka lowongan kupas bawang. (Red)