Anggaran Rp6,48 Triliun Belum Cukup, BPS Minta Tambahan Rp1,47 Triliun - SindoNews

A A A

JAKARTA - Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp6,48 triliun, namun BPS menyatakan anggaran tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan program dan operasional. BPS kemudian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,47 triliun untuk memperkuat penyediaan data statistik dan mendukung sejumlah kegiatan prioritas nasional.

"Beberapa program yang harus diperkuat antara lain kualitas dan kapasitas SDM BPS baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk kompetensi teknis, pemanfaatan teknologi dan metodologi statistik sehingga pelaksanaan kegiatan statistik berlangsung secara lebih efektif, efisien, akurat, dan optimal dalam mendukung kebutuhan data pembangunan nasional," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR dikutip pada Jumat (4/9/2026).

Baca Juga: 64,2% Penduduk Indonesia Masih Miskin versi Bank Dunia, BPS Sebut Perbedaan Standar

Dari pagu Rp6,48 triliun tersebut, alokasi terbesar diberikan kepada BPS kabupaten/kota sebesar 77,18% atau sekitar Rp4,999 triliun. Selanjutnya, BPS provinsi memperoleh 11,09% atau Rp718,45 miliar dan satuan kerja pusat sebesar 11,73% atau Rp759,58 miliar, dengan total 539 satuan kerja yang terdiri atas 502 BPS kabupaten/kota, 34 BPS provinsi, dan tiga satuan kerja pusat.

Sekretaris Utama BPS Zulkipli mengatakan anggaran 2027 terbagi dalam dua program utama, yakni Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp2,82 triliun atau 43,51% serta Program Dukungan Manajemen (Dukman) sebesar Rp3,66 triliun atau 56,49%. Program Dukman mencakup kebutuhan gaji, operasional kantor, dan kegiatan nonoperasional.

Berdasarkan jenis belanja, pagu tersebut terdiri atas belanja operasional Rp3,57 triliun dan belanja nonoperasional Rp2,91 triliun. Belanja nonoperasional antara lain digunakan untuk membiayai survei rutin pendukung prioritas presiden, kegiatan prioritas nasional, serta program dukungan manajemen.

Sejumlah kegiatan prioritas BPS pada 2027 mencakup pemanfaatan big data untuk statistik resmi, pembinaan statistik sektoral, penyusunan inflasi, pembinaan Desa Cinta Statistik, penyediaan data untuk lima sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 indikator utama pembangunan, serta koordinasi aksesi OECD bidang statistik.

Baca Juga: Purbaya Guyur BPS Rp7 Triliun, Salah Satunya Bereskan DTSEN

Untuk memenuhi kebutuhan yang belum tercakup dalam pagu tersebut, BPS mengusulkan tambahan anggaran Rp1.473,17 miliar. Tambahan itu terdiri atas Rp926,30 miliar untuk Program PPIS dan Rp546,87 miliar untuk Program Dukman. Tambahan anggaran PPIS akan digunakan untuk membiayai Survei Ekonomi Terintegrasi sebagai kelanjutan pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026 guna memperdalam karakteristik usaha serta penyusunan Tabel Input-Output. Sementara tambahan anggaran Dukman dialokasikan untuk pembangunan gedung kantor yang telah mendapat izin prinsip Sekretariat Negara, revitalisasi bangunan rusak, serta pemulihan kantor BPS yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Flores, Nusa Tenggara Timur.

(nng)

Lihat Juga :

• 64,2% Penduduk Indonesia Masih Miskin versi Bank Dunia, BPS Sebut Perbedaan Standar
• Respons 24 Anggota Panja DPR Diduga Minta 3.000 Riyal, KPK: Akan Dicermati