BGN Usul Anggaran Program MBG 2027 Sebesar Rp232,5 Triliun - Suara Garut
Ahmad Fauzan Author
Smallest Font
Largest Font
Badan Gizi Nasional mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp232,5 triliun khusus untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis pada tahun anggaran 2027. Pengajuan dana tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Usulan tersebut menjadi porsi utama dari total rancangan pagu indikatif lembaga yang mencapai Rp240,2 triliun. Penyusunan rancangan kerja dan anggaran ini didasarkan pada Surat Bersama Pagu Anggaran dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 5 Agustus 2026.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa alokasi anggaran lembaga secara keseluruhan terbagi ke dalam dua fokus program utama, yakni pemenuhan gizi nasional dan dukungan manajemen.
"Pada tanggal 9 Agustus 2026 menjadi Rp240 T atau lebih tepatnya Rp 240.201.499.678.000," kata Sudaryono saat rapat.
Program pemenuhan gizi nasional menyerap porsi terbesar yaitu Rp232,876 triliun atau sekitar 96,25 persen dari total pagu. Sementara itu, dukungan manajemen operasional memperoleh alokasi dana sebesar Rp7,3 triliun atau 3,05 persen.
"Rp 240,2 untuk 2 program, satu untuk pemenuhan gizi nasional itu sebesar Rp 232,876 atau sebanyak 96,25% dan kedua dukungan manajemen sebesar Rp 7,3 T atau sebesar 3,05%," beber Sudaryono.
Dari anggaran pemenuhan gizi nasional tersebut, BGN mengalokasikan Rp232.503.133.201.000 atau 99,84 persen khusus untuk program MBG. Adapun sisanya sebesar Rp373.299.993.000 atau 0,16 persen diperuntukkan bagi kegiatan teknis non-MBG.
Menanggapi paparan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Irma Chaniago mengingatkan BGN untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran demi menjaga transparansi dan stabilitas fiskal negara.
"Saya minta kepada BGN untuk melaksanakan apa yang kami sampaikan hari ini, tolong apa yang saya sampaikan dilakukan agar tidak merugikan negara, tidak merugikan rakyat, dan mampu mendorong pemerintah siapkan fiskal cukup bagi keberlangsungan makan bergizi gratis ini," kata Irma.
Irma juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai rincian satuan biaya makanan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
"Makan bergizi itu bukan makan kenyang tapi makan bergizi, dan itu harus tersampaikan ke masyarakat bahwa harganya berapa, ya, harganya berapa, karena sampai hari ini banyak sekali orang yang bilang harganya Rp 15 ribu, tapi yang terdistribusi hanya senilai Rp 6.000, misalnya seperti itu," ucap dia.
Kejelasan rincian pembiayaan dinilai sangat krusial agar publik menerima informasi yang akurat terkait pelaksanaan program di lapangan.
"Ini kan harus tersampaikan ke publik, itu yang harus disampaikan BGN ke publik biar jangan terjadi confused informasi di tengah-tengah masyarakat," ujar dia.
Pengajuan rancangan anggaran BGN untuk tahun 2027 tersebut saat ini masih dalam tahap penelaahan dan pembahasan lebih lanjut bersama Komisi IX DPR RI.
Editors Team
0
Like
0
Dislike
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow