BPOM Targetkan Pengembangan Vaksin 100 Hari untuk Antisipasi Pandemi di Masa Depan | Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar berkomitmen untuk mendorong akselerasi pengembangan vaksin dalam waktu 100 hari saat terjadi ancaman pandemi di masa depan. Gagasan tersebut disampaikan Taruna dalam Forum Table Top Exercise (TTX): “100 Days Mission in Indonesia Project” yang digelar oleh Kementerian Kesehatan bersama Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) pada Kamis (3/9/2026).
Misi 100 Hari (100 Days Mission/100DM) adalah sebuah tujuan ambisius yang dipelopori oleh CEPI dan didukung oleh negara-negara G7 dan G20, untuk mempercepat pengembangan vaksin terhadap ancaman baru dalam waktu singkat 100 hari. Berkaca dari pengalaman saat dunia menghadapi pandemi COVID-19, waktu 100 hari adalah sepertiga dari waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan vaksin COVID-19 pertama. Dengan begitu, vaksin dapat siap untuk memperoleh otorisasi awal dan diproduksi skala besar dalam waktu 100 hari sejak teridentifikasinya patogen pandemi.
Sesuai dengan tema kegiatan, target pengembangan vaksin dalam waktu 100 hari juga menjadi komitmen BPOM untuk mendukung terwujudnya kesiapsiagaan pandemi terintegrasi ke dalam sistem operasional dan kebijakan nasional. Taruna memastikan bahwa target tersebut akan dicapai dengan tetap mengedepankan standar keamanan, efikasi, dan mutu produk tanpa kompromi.
Taruna menyatakan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun jauh sebelum krisis kesehatan muncul. Melalui forum TTX, BPOM menguji skenario respons cepat untuk menjalankan serangkaian proses dari mengidentifikasi patogen potensial hingga distribusi vaksin.
“Pandemi tidak memberikan peringatan. Kesiapsiagaan tidak boleh dibangun saat pandemi telah terjadi, tetapi harus dikoordinasikan dan diuji sebelum ancaman muncul,” ujar Taruna Ikrar dalam sambutannya. Ia menekankan pendekatan kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah (Academia, Business, and Government/ABG) menjadi kunci efektivitas ekosistem kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pemerintah tengah memperkuat subsistem surveilans nasional. Dengan 10.000 fasilitas kesehatan primer, Indonesia mengintegrasikan teknologi genome sequencing dan point-of-care testing guna mendeteksi ancaman patogen secara dini. Budi menilai investasi pada sistem kesehatan jauh lebih berharga untuk menyelamatkan nyawa.
"Jika kita mengetahui bahwa sesuatu dapat membunuh jutaan atau bahkan miliaran manusia, maka kita harus mempersiapkan diri. Kita harus menginvestasikan lebih banyak uang dan sumber daya untuk menyelamatkan manusia," ujarnya.
Sementara itu, Chief Executive Officer CEPI Richard Hatchett mengapresiasi posisi strategis Indonesia yang kini berstatus WHO-Listed Authority (WLA). Kapasitas regulasi dan manufaktur nasional dianggap mampu menjadi tulang punggung keamanan kesehatan regional dan dapat mendukung pencapaian target 100 hari untuk pengembangan vaksin.
Richard menyebut bahwa target 100 hari bukan sekadar ambisi teknologi, melainkan penentu apakah sebuah wabah akan terkendali atau berubah menjadi krisis global. “Saya percaya 100 Days Mission itu mungkin dicapai dan saya percaya Indonesia memiliki kemampuan inti yang dibutuhkan dunia untuk menghadapi wabah berikutnya secara efektif,” tegas Hatchett.
Sebagai penyeimbang, Deputy WHO Representative Tara Kessaram mengingatkan bahwa kecepatan proses pengembangan harus berjalan selaras dengan keadilan akses (equity). Belajar dari pengalaman menghadapi COVID-19, WHO menekankan bahwa keberhasilan ilmiah tidak berarti banyak jika produk kesehatan tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara adil dan merata.
"Keberhasilan tidak diukur dari seberapa cepat vaksin dikembangkan, tetapi seberapa cepat vaksin tersebut menjangkau orang yang paling membutuhkan," kata Tara.
Ia menegaskan bahwa surveilans, penelitian, regulasi, manufaktur, rantai pasok, dan pelayanan kesehatan harus bekerja sebagai satu ekosistem. Kesiapan harus dibangun sebelum keadaan darurat melalui mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan yang telah diuji sebelumnya. “TTX menjadi forum penting untuk menemukan apa yang telah berjalan dengan baik sekaligus mengidentifikasi kesenjangan yang masih perlu diperbaiki,” tukas Tara.
Kegiatan TTX yang digelar selama 2 hari hingga Jumat (4/9/2026) diikuti oleh partisipan dari beberapa kementerian/lembaga, yaitu BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu, hadir pula partisipan dari clinical research unit, universitas, serta industri vaksin dalam negeri.
Selama 2 hari, para partisipan dipandu oleh fasilitator untuk membahas serangkaian tahapan (moves) yang selaras dengan unsur-unsur fungsional 100DM untuk vaksin dengan menggunakan skenario wabah hipotetis. Pada tiap tahapan, fasilitator menyampaikan pembaruan skenario dan mengajukan pertanyaan kepada para partisipan untuk mendiskusikan rencana, kapasitas, dan kerangka kerja yang relevan untuk mengeksplorasi potensi kekurangan, hambatan, atau perbedaan pandangan antar organisasi. Mekanisme tersebut sekaligus menyimulasikan kondisi jika terjadi pandemi kesehatan di masa mendatang agar seluruh lintas sektor yang terlibat dapat merespons cepat kebutuhan kerja sama dan tindakan yang perlu dilakukan untuk menghadapinya. (HM-Khairul)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat