Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sukorejo 2 sudah dua kali menerima peringatan sebelum akhirnya menumbangkan 141 orang pada 8 September 2026. Yang belum dijelaskan siapa pun: mengapa dapur itu masih memasak sampai peringatan ketiga jatuh dalam bentuk ratusan anak yang muntah dan diare.

Tim Inspeksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora memasuki dapur SPPG Sukorejo 2 pada Selasa, 8 September 2026, beberapa jam setelah ratusan siswa SMA Negeri 1 Tunjungan mengeluhkan sakit perut, mual, dan diare.

Yang mereka temukan di sana tidak memerlukan hasil laboratorium untuk dibaca.

Tempe diletakkan tepat di depan pintu toilet dapur. Bahan makanan disimpan tanpa palet, langsung menyentuh lantai. Sisa air daging menggenang, dan di dekatnya bertumpuk beras, telur, timun, serta cabai. Bawang putih, bawang merah, cabai merah giling, dan lengkuas dibiarkan terbuka di atas wastafel, berdampingan dengan sabun pencuci piring dan galon air mineral kosong.

Dapur dan ruang pemorsian tidak memiliki sarana cuci tangan pakai sabun. Ruang penyimpanan ompreng terbuka ke atas. Tidak ada ruang khusus untuk memuat makanan matang. Dua armada distribusi belum dilengkapi sekat maupun identitas SPPG. Sampah menumpuk di samping dapur. Minyak yang dipakai adalah minyak curah — jenis yang tidak direkomendasikan Badan Gizi Nasional.

Instalasi Pengolahan Air Limbah di lokasi itu tidak memiliki bak kontrol, dan hanya dinyalakan ketika ompreng dicuci.

Tutik Rahayu, Kepala Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinkesda Blora, menyampaikannya dengan kalimat pendek. "Kalau di depan kamar mandi nggak boleh. Harus ada tempat penyimpanan bahan makanan," katanya, menunjuk tempe itu.

Ketika dia ditanya apakah kondisi tersebut berpotensi memicu kontaminasi bakteri, jawabannya satu kata. "Iya."

Satu Peristiwa, Lima Angka

Sampai naskah ini disusun, publik belum bisa memastikan berapa sebenarnya jumlah korban di Tunjungan.

Berita Jateng mula-mula mencatat 104 siswa. Satgas MBG Blora menyebut 133 siswa dan 2 guru, dengan 6 siswa dirujuk ke fasilitas kesehatan dan 3 di antaranya masih dirawat. Republika dan Media Indonesia menuliskan 136 siswa dan 1 guru, dengan sedikitnya 4 siswa dibawa ke rumah sakit. Lingkar.news menurunkan angka 137 siswa. Dinkesda Blora, yang memegang data terlengkap, akhirnya merinci 141 orang: 137 dari SMA Negeri 1 Tunjungan, 3 dari SMP Al-Banjari, dan 1 dari sebuah SD IT.

Selisih 37 orang antara angka terendah dan tertinggi bukan perkara redaksional. Selisih itu menentukan apakah sebuah insiden dibaca sebagai gangguan kesehatan biasa atau sebagai kejadian luar biasa yang memicu prosedur berbeda.

Menu yang dituding pun belum seragam. Kepala Dinas Kesehatan Blora Edy Widayat menyebut ayam bersantan dari menu hari sebelumnya masih didalami. Satgas MBG menyebut tempe goreng, brokoli, dan ayam. Di titik distribusi lain, dilaporkan ditemukan belatung dalam makanan — temuan yang sampai kini belum diverifikasi laboratorium.

Sampel makanan sudah diamankan. Hasilnya belum dibuka, dan Forensik Narasi menahan diri untuk tidak menyimpulkan penyebab sebelum dokumen itu terbit.

Dua Peringatan yang Tidak Menghentikan Apa Pun

Bagian paling janggal dari perkara ini justru terletak sebelum 8 September.

Sri Setyorini, Wakil Bupati Blora yang sekaligus memimpin Satgas MBG Kabupaten Blora, mengakuinya secara terbuka. "Karena SPPG Sukorejo ini sudah dua kali kita peringatkan, dan ini yang ketiga, kami mau enggak mau harus mengusulkan tutup," ujarnya.

Dia mengulanginya dengan nada yang lebih keras. "Saya usulkan ditutup, permanen, karena sudah tiga kali missed."

Dua peringatan sebelumnya, menurut catatan yang dilaporkan Republika, berkaitan dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah. Artinya otoritas daerah sudah mengetahui ada persoalan sanitasi di dapur itu, sudah menegurnya dua kali, dan dapur itu tetap memasak untuk SMA Negeri 1 Tunjungan, Pondok Pesantren Al-Banjari, dan sebuah SD IT di bawah naungan Yayasan Tirta Mirah Asih.

Di sinilah pertanyaan yang belum terjawab itu berdiri: peringatan pertama dan kedua berbuah apa? Apakah ada verifikasi ulang setelah teguran dilayangkan? Siapa yang seharusnya memastikan perbaikan dijalankan, dan siapa yang memeriksa bahwa perbaikan itu benar terjadi?

Tidak ada satu pun dokumen resmi yang menjelaskan hal tersebut ke publik.

Kewenangan yang Terlalu Jauh dari Dapur

Yang menarik, Setyorini tidak bisa menutup dapur itu meski dia memimpin satgas di kabupatennya sendiri. Dia hanya bisa mengusulkan.

Kewenangan penutupan permanen sebuah SPPG dipegang Badan Gizi Nasional di Jakarta. Pemerintah daerah menghentikan distribusi sementara, mengumpulkan bukti pengiriman, lalu melaporkannya ke pusat — dan menunggu.

Kepala BGN Sudaryono sudah beberapa kali menegaskan sikap kerasnya. Pada 18 Agustus 2026, seusai menjenguk korban di Kabupaten Karo, dia berkata, "Kalau merasa enggak mampu, mundur. Jangan nyawa orang jadi permainan. Kalau enggak mampu jadi kepala dapur, kalau enggak mampu jadi chef, kau mundur aja." Dia juga menyebut BGN menerapkan toleransi nol dan sudah mencopot 137 kepala SPPG.

Namun pada 4 September 2026, ketika ditanya soal kemungkinan pemidanaan, jawabannya bergeser ke pihak lain. "Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat penegak hukum," katanya. Dia menambahkan bahwa 80 sampai 90 persen kasus keracunan bersumber dari ketidakpatuhan terhadap standar prosedur operasional.

Kalimat itu justru memperbesar kejanggalannya. Jika penyebab utamanya memang pelanggaran SOP, dan pelanggaran SOP di Sukorejo 2 sudah tercatat dua kali sebelum insiden ini, mekanisme mana yang membiarkan dapur itu tetap beroperasi?

Sampai naskah ini ditulis, BGN belum menyampaikan tanggapan resmi atas usulan penutupan permanen dari Blora. Kriteria yang dipakai lembaga itu untuk membedakan suspensi sementara, penutupan permanen, dan sekadar teguran juga tidak pernah dibuka ke publik.

Karangjati I dan Ingatan yang Pendek

Blora sebenarnya sudah pernah melewati persis skenario ini.

Pada 26 November 2025, sebanyak 810 siswa dari SMP Negeri 1 Blora, SMP Kristen Blora, dan SMP Katolik Blora terdampak makanan dari SPPG Karangjati I. Dinkes mencatat 444 siswa bergejala, 5 di antaranya menjalani rawat inap, 117 rawat jalan, dan 322 mengalami gejala ringan.

Uji laboratorium ketika itu menemukan bakteri Escherichia coli pada sampel ayam, sayur pakcoy, buah melon, dan air dari dapur tersebut. Sekretaris Dinkes Blora Nur Betsia menyebut kontaminasi itulah yang memicu keracunan massal di tiga sekolah.

Operasional SPPG Karangjati I dihentikan sementara. Keputusan akhir soal izinnya, seperti sekarang, tertahan menunggu BGN.

Pola yang sama terulang dalam skala lebih kecil beberapa bulan berikutnya, ketika 19 siswa di Blora keracunan dan hasil laboratorium kembali menemukan E. coli di makanan dan air SPPG Bogowanti.

Tiga dapur berbeda, satu kabupaten, satu bakteri yang sama, dan satu simpul kewenangan yang sama-sama berada jauh dari lokasi kejadian.

Ini bukan pertama kalinya sebuah lembaga pusat memegang monopoli atas angka sekaligus atas sanksi. Skandal vaksin palsu 2016 memperlihatkan pola serupa: pemerintah mengumumkan klasifikasi dan tindakan, tetapi menahan kriteria serta daftar fasilitas yang terlibat, sehingga publik dipaksa memercayai angka yang tidak bisa diuji dari luar.

Yang Masih Ditunggu

Rembang mengalaminya lebih dulu. Pada 3 September 2026, 777 siswa dan guru SMA Negeri 1 Lasem terdampak — detikcom mencatat 750 — dan SPPG Sodita disuspensi. Empat hari kemudian, pada 7 September 2026, giliran 271 siswa MAN 2 Rembang bergejala, dengan 26 sampai 29 orang dilarikan ke Puskesmas Lasem.

Secara nasional, angkanya juga bercabang. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 40.759 korban sepanjang 2025 hingga Agustus 2026 — terdiri atas 28.103 kasus pada 2025 dan 12.656 kasus pada Januari sampai Agustus 2026, tersebar di 36 provinsi, dengan Jawa Tengah menyumbang 34 persen. Angka itu dimutakhirkan menjadi 43.838 orang per 3 September 2026. Dua hari kemudian, DPR menyebut 50.059 orang. BGN tidak pernah merilis angka kumulatif tandingan berikut metodologinya.

Hasil uji laboratorium sampel Blora belum keluar. Tanggapan resmi BGN atas usulan penutupan permanen belum ada. Kriteria penutupan permanen belum dibuka. Isi lengkap dua surat peringatan yang pernah dilayangkan ke Sukorejo 2 belum pernah ditunjukkan kepada publik.

Yang sudah pasti hanya satu: tempe itu memang diletakkan di depan pintu toilet, dan tidak seorang pun memerlukan hasil laboratorium untuk mengetahui bahwa tempat itu bukan tempatnya.

Peringatan pertama dituliskan di atas kertas. Peringatan kedua juga. Peringatan ketiga akhirnya ditulis dengan cara lain — di ranjang puskesmas, oleh 141 orang yang tidak pernah diberi tahu bahwa dapur mereka sudah dua kali dinyatakan bermasalah.

Berapa peringatan lagi yang harus dikirim sebelum sebuah dapur berhenti memasak? ***