Sofifi, Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mulai mematangkan agenda North Moluccas Investment Business Forum (NMIBF) 2026 sebagai salah satu strategi menarik investasi baru ke daerah.

Wakil Gubernur Maluku Utara Hi. Sarbin Sehe membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Materi NMIBF 2026 yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Maluku Utara, Kamis (3/9/2026).

Rakor berlangsung di lantai 2 Syamantira Cafe dan Resto. Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku Utara Sri Haryanti Hatari, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, perbankan, perwakilan perusahaan, Ketua APINDO Maluku Utara, hingga akademisi Universitas Khairun.

Dalam sambutannya, Sarbin mengatakan NMIBF 2026 harus menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi investasi Maluku Utara kepada calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Menurut dia, Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan perlu ditawarkan melalui sektor-sektor yang memiliki prospek ekonomi.

“Maluku Utara memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Melalui NMIBF 2026 ini kita ingin menunjukkan bahwa kita siap menerima investasi, khususnya di sektor perikanan, kelautan, perkebunan, peternakan dan pertanian,” kata Sarbin.

Pemprov Maluku Utara, kata dia, tidak ingin NMIBF berhenti sebagai forum promosi. Pemerintah menargetkan forum tersebut menghasilkan tindak lanjut investasi yang konkret.

Salah satu target yang ditekankan adalah adanya kepastian calon investor dalam waktu dekat. Pemprov Maluku Utara menargetkan dalam satu hingga dua bulan ke depan sudah terdapat investor yang siap masuk dan merealisasikan investasinya.

Saat ini, pemerintah juga tengah menjajaki peluang kerja sama dengan calon investor dari Tiongkok melalui fasilitasi Universitas Indonesia.

Selain mempercepat masuknya investasi, Sarbin menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah, lanjut dia, akan mendorong skema investasi swasta sekaligus melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pasar modal terkait peluang pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah.

Pada sisi lain, promosi produk unggulan daerah juga dinilai harus diperkuat. Menurut Sarbin, kualitas produk menjadi faktor penting agar komoditas Maluku Utara mampu menembus pasar yang lebih luas.

“Kalau kualitasnya bagus, tanpa promosi besar pun pasti dicari pasar,” ujarnya.

Ia juga meminta adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar agenda investasi tidak berjalan sendiri-sendiri.

Seluruh organisasi perangkat daerah terkait diminta ikut memperkuat persiapan NMIBF 2026, terutama dalam menyiapkan materi investasi yang jelas, terukur, dan menarik bagi calon investor.

Sarbin berharap rakor tersebut menghasilkan konsep NMIBF 2026 yang tidak hanya kuat dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.

“Harapannya, NMIBF 2026 dapat menarik investor, meningkatkan PAD, dan pada akhirnya memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” kata dia. (RS/Red)