PDIP Dorong Parlemen Cuma Diisi 5 Parpol, PT di Atas 5 Persen Jadi Opsi -

Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). (Foto: inilah.com/Reyhaanah Asya)

Wacana menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) kembali mengemuka dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu. PDIP menilai parlemen idealnya hanya diisi sekitar lima hingga tujuh partai politik.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan jumlah tersebut dinilai dapat membuat kerja parlemen lebih efektif. Karena itu, ia membuka opsi penerapan PT di kisaran 5-7 persen.

"Menurut saya jumlah fraksi yang ideal di DPR cukup 5-7 parpol. Untuk itu memang PT di atas 4 persen memang sangat penting. Soal berapa sebaiknya jumlah PT, saya kira bisa disimulasikan, antara 5-7 persen sebagaimana yang sudah diusulkan oleh beberapa partai politik," tutur Andreas kepada inilah.com, Minggu (20/9/2026).

Menurut Andreas, jumlah partai yang lebih sedikit di parlemen akan berpengaruh terhadap efektivitas proses pengambilan keputusan di DPR. Selain itu, setiap fraksi juga dinilai akan memiliki jumlah anggota yang lebih memadai untuk menjalankan tugas di berbagai alat kelengkapan dewan (AKD).

"Dan juga jumlah anggota di setiap fraksi akan cukup untuk memenuhi penugasan-penugasan di Alat Kelengkapan DPR (AKD)," ujarnya.

Andreas menilai keberadaan fraksi dengan jumlah anggota yang terlalu kecil dapat menimbulkan persoalan dalam pembagian tugas. Seorang anggota DPR, kata dia, bisa harus ditempatkan di terlalu banyak AKD.

"Sehingga faktor kehadiran seringkali hanya formalitas dengan tanda tangan," katanya.

PAN Tolak PT di Atas 4 Persen

Wacana kenaikan PT ini mencuat bersamaan dengan pembahasan perubahan UU Pemilu. Sejumlah partai di DPR telah menyampaikan pandangan mengenai besaran ambang batas parlemen, termasuk usulan 5 persen.

Namun, tidak semua partai sepakat dengan kenaikan tersebut. PAN menyatakan keberatan apabila PT dinaikkan di atas 4 persen.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan kenaikan ambang batas berpotensi membuat semakin banyak suara sah pemilih tidak terkonversi menjadi kursi DPR. Menurut dia, ketentuan baru juga perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

"Sikap PAN bukan karena khawatir tidak lolos mendapatkan kursi DPR RI, karena sejak Pemilu 1999 sampai 2024 PAN terbukti selalu lolos ke Senayan," ujar Viva dalam keterangannya, Kamis.

Dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, MK menyatakan ketentuan PT 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024. Namun, untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya, ketentuan tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap norma serta besaran ambang batas dengan berpedoman pada sejumlah persyaratan yang ditentukan MK.

Dengan demikian, besaran PT untuk Pemilu 2029 masih menjadi bagian dari pembahasan pembentuk undang-undang. Perdebatan kini mengerucut pada dua kepentingan, yakni penyederhanaan jumlah partai di parlemen dan keterwakilan suara pemilih dalam perolehan kursi DPR.

Topik