Usut 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, Pakar Minta PPATK hingga Intelijen Siber Bergerak - Tribunnews

Ringkasan Berita:

• Selamat Ginting meminta investigasi dugaan perekrutan WNI dilakukan lintas lembaga dan tidak berhenti pada verifikasi identitas.
• Pemerintah perlu menelusuri pola perjalanan, transaksi keuangan, komunikasi keluarga, hingga jejak iklan lowongan kerja.
• Intelijen siber juga diminta memantau tawaran pekerjaan dengan gaji tidak wajar yang mengarah ke negara-negara yang sedang berkonflik.

TRIBUNNEWS.COM - Dugaan perekrutan delapan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara Rusia dinilai membutuhkan metode investigasi berlapis untuk mengungkap siapa saja yang berada di balik proses tersebut.

Dalam dialog Tribunnews On Focus Rabu (2/9/2026), Pakar politik dan militer Selamat Ginting mengatakan pemerintah tidak cukup hanya melakukan verifikasi terhadap identitas delapan WNI yang disebut dalam laporan intelijen Ukraina.

Menurutnya, verifikasi harus dilakukan secara lintas instansi dan menggunakan berbagai sumber informasi.

“Pertama kita juga lagi-lagi harus melakukan verifikasi, verifikasi ke Rusia, verifikasi ke Ukraina dan juga lintas instansi dan multisumber,” kata Ginting.

Ia menyebut Kementerian Luar Negeri perlu melibatkan atase militer Indonesia di Rusia dan Ukraina untuk mendapatkan informasi dari lapangan.

Selain itu, Imigrasi harus memeriksa identitas dan status kewarganegaraan para WNI yang disebut dalam laporan tersebut.

Verifikasi, kata Ginting, tidak boleh hanya mengandalkan kesamaan nama karena nama seseorang dapat dimiliki banyak orang.

Pemerintah perlu mencocokkan tanggal lahir, paspor, nomor induk kependudukan melalui Dukcapil, rekam perjalanan, serta status kewarganegaraan.

Langkah berikutnya adalah memeriksa pola perjalanan atau travel pattern para WNI.

Baca juga: Kasus 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, Selamat Ginting Soroti Potensi Jaringan Sistematis

“Yang berikutnya tentu kayak verifikasi travel pattern ini memeriksa kapan mereka keluar Indonesia,” ujarnya.

Menurut Ginting, informasi mengenai waktu keberangkatan dan negara transit dapat membantu mengungkap pola perekrutan.

Ia mencontohkan pola perjalanan WNI yang sebelumnya terjebak jaringan ISIS.

Saat itu, perjalanan dapat disamarkan dengan alasan umroh atau jalan-jalan ke Turki sebelum akhirnya mengarah ke wilayah konflik.

“Jangan-jangan transitnya di Turki. Turki kemudian masuk ke Irak, Suriah dan lain-lain. Nah, ini juga harus kita periksa supaya nantinya bisa kebaca,” katanya.

Karena itu, pemerintah perlu melihat apakah terdapat pola perjalanan serupa di antara para WNI yang diduga direkrut untuk menjadi tentara Rusia.

Selain perjalanan, Ginting meminta pemerintah memeriksa keberadaan mereka di Rusia dan mencocokkannya dengan dokumen militer.

Menurutnya, informasi mengenai status mereka sebagai anggota militer juga perlu dipastikan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi bentuk keterlibatan mereka.

Investigasi kemudian perlu diarahkan pada aliran uang.

Ginting meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri rekening, pembayaran, transfer, serta pola transaksi yang berkaitan dengan dugaan perekrutan.

“PPATK juga harus menelusuri pembayaran, rekening, transfer, dan juga pola transaksi yang berkaitan dengan perekrutan,” ujarnya.

Menurut Ginting, jaringan perekrutan yang dilakukan secara sistematis kemungkinan meninggalkan jejak finansial.

Namun, ia mengingatkan bahwa metode pembayaran bisa saja telah menggunakan sarana digital yang sulit dikenali melalui pola transaksi konvensional.

“Jangan-jangan tidak lagi menggunakan pola-pola umum seperti transfer, tapi justru menggunakan TikTok atau apa sehingga mereka dibayar dengan jumlah tinggi, cara-cara modern yang di luar perkiraan kita,” katanya.

Selain jejak finansial, investigasi juga harus menyentuh keluarga para WNI.

Ginting menilai keluarga dapat menjadi sumber informasi penting untuk mengetahui bagaimana seseorang pertama kali mendapatkan tawaran pekerjaan.

Ia menyebut informasi dari keluarga dapat membantu mengungkap siapa yang menawarkan pekerjaan, besaran imbalan, waktu keberangkatan, serta janji yang diberikan kepada calon korban.

“Dari keluarganya barangkali nanti kita bisa mendapatkan informasi siapa yang menawarkan pekerjaan tersebut, lalu imbalannya gimana, kapan berangkat, dan apa yang dijanjikan,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk membedakan WNI yang benar-benar menjadi korban penipuan lowongan kerja dengan orang yang secara sadar berangkat untuk terlibat dalam konflik militer.

Di sisi lain, Ginting meminta pemerintah memperkuat pemantauan ruang digital.

Ia menilai perekrut bisa saja memanfaatkan iklan lowongan pekerjaan terbuka di internet dan media sosial untuk mencari calon anggota.

“Jangan-jangan menggunakan iklan terbuka dan mereka melakukan perjalanan berulang,” kata Ginting.

Karena itu, ia meminta lembaga yang menangani komunikasi digital melibatkan kemampuan intelijen siber untuk memantau tawaran pekerjaan yang mencurigakan.

“Pantau pola iklan pekerjaan yang menawarkan gaji yang tidak wajar untuk pekerjaan keamanan negara, keamanan di negara yang sedang berkonflik,” ujarnya.

Ginting menilai seluruh metode tersebut harus dijalankan secara terintegrasi oleh berbagai lembaga, mulai dari Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, kepolisian, TNI, P2MI, PPATK hingga unsur intelijen siber.

Ia menilai koordinasi antarlembaga menjadi penting karena perekrutan melalui jaringan internasional dapat memanfaatkan celah yang berbeda-beda, mulai dari ekonomi masyarakat, perjalanan internasional, transaksi keuangan hingga media sosial.

“Semua harus terlibat,” tegasnya.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)