Apa Itu Dana Siap Pakai yang Dikorupsi Adik Eks Kepala BNPB? - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana siap pakai (DSP) kebencanaan milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak terhindar dari praktik korupsi.

Dana yang disiapkan pemerintah untuk penanganan dan membantu korban bencana itu justru diduga mengalir ke kepentingan pribadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan konflik kepentingan dan suap dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan DSP di BNPB.

KPK mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengadaan senilai Rp 148 miliar yang melibatkan sejumlah perusahaan terafiliasi dengan Bima Setiawan. Bima diketahui merupakan adik sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB Suharyanto.

Baca juga: Hak Masyarakat yang Terdampak Korupsi Dana Siap Pakai BNPB

Dalam konferensi pers pada Jumat (16/10/2026), penyidik menyita barang bukti dengan nilai mencapai sekitar Rp 5,47 miliar.

Dalam perkara dugaan korupsi tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bima Setiawan; tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga; Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit; serta dua pihak swasta, yakni Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarin.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, perkara ini berkaitan dengan penggunaan DSP untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta banjir di Aceh dan Sumatera.

Baca juga: Desakan Ungkap Aktor Intelektual Korupsi Dana Siap Pakai BNPB

Diduga Terafiliasi Adik Mantan Kepala BNPB

KPK menduga sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Bima Setiawan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di BNPB melalui mekanisme penunjukan langsung selama periode 2024-2026. Total nilai pengadaan yang melibatkan sejumlah perusahaan tersebut mencapai Rp 148 miliar.

Taufik merinci, nilai pengadaan itu mencapai Rp 45,76 miliar pada 2024, kemudian meningkat menjadi Rp 52,27 miliar pada 2025. Sementara itu, nilai pengadaan pada 2026 tercatat sebesar Rp 50 miliar.

"Pada periode 2024-2026, BNPB bermitra dengan sejumlah penyedia untuk kebutuhan pengadaan melalui metode penunjukan langsung. Dari sejumlah penyedia tersebut diduga terafiliasi dengan Saudara BMS selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Kepala BNPB," kata Taufik.

Menurut Taufik, BNPB telah mencantumkan sejumlah penyedia atau vendor dalam dokumen Rencana Kerja Kolaboratif (RKK).

Baca juga: Korupsi BNPB di Tengah Kepungan Asap

Langkah tersebut bertujuan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa ketika terjadi keadaan darurat bencana.

Namun, KPK menduga mekanisme penunjukan langsung tersebut justru dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.

"Namun demikian, dalam proses penggunaan DSP tersebut, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap," ujar Taufik.

KPK juga menduga dana yang diterima perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan Bima digunakan untuk kepentingan pribadi. Salah satu dugaan penggunaan dana tersebut adalah pembelian saham perusahaan lain.

Salah satu transaksi yang menjadi perhatian penyidik adalah pembelian saham PT Medela Potentia Tbk oleh PT Alfa Veritas Energizer (AVE).

Baca juga: Menanti Gerak Cepat Kepala BNPB yang Baru

Taufik mengungkapkan, PT AVE tercatat memiliki 150,4 juta lembar saham PT Medela Potentia atau setara dengan 1,07 persen kepemilikan perusahaan tersebut.

Mengacu pada harga saham per 13 Oktober 2026 yang berada di level Rp 206 per lembar, nilai kepemilikan saham tersebut diperkirakan mencapai Rp 30,98 miliar.

"Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07 persen) dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp 206 per lembar atau setara Rp 30,98 miliar," kata Taufik.

Atas dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut, Bima dijerat dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: Ironi Korupsi Dana Siap Pakai BNPB, Saat Bantuan Kemanusiaan Malah Dianggap Proyek

Lantas, apa itu dana siap pakai yang diduga dikorupsi oleh adik mantan Kepala BNPB?

Dana Siap Pakai BNPB

Mengutip dari laman resmi BNPB, DSP adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Regulasi terkait DSP diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

Dalam Pasal 62 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana, DSP disediakan pemerintah dalam anggaran BNPB.

"Penggunaan Dana Siap Pakai adalah pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban Dana Siap Pakai pada status keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB," bunyi Pasal 1 ayat (12) Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

Baca juga: Dua OTT dalam Sepekan, KPK Bongkar Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB hingga Suap Bupati Klaten

Pemberian DSP dalam negeri berdasarkan atas adanya penetapan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Presiden; adanya penetapan status keadaan tertentu; dan pertimbangan adanya risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

"DSP digunakan selama masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB," bunyi Pasal 20 ayat (1) Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

"Dalam hal kegiatan masa keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB telah mendapat persetujuan dari Kepala BNPB akan dibiayai dengan DSP, namun anggaran DSP baru tersedia setelah kegiatan selesai, maka pembayaran kegiatan tersebut dapat dilaksanakan," bunyi Pasal 20 ayat (1) Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

Baca juga: BNPB Temukan 44 Area Hutan dan Perkebunan Terbakar di Sumsel, Aparat Diminta Usut Pelaku

Dana Siap Pakai 2021-2025

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2021 yang diunduh dari laman resmi BNPB, pagu anggaran lembaga tersebut pada tahun tersebut sebesar Rp 7.224.673.394.000.

Sedangkan untuk Dana Siap Pakai Bencana alam dialokasikan sebesar Rp 3.863.210.912.000 dan yang direalisasikan sebesar Rp 3.859.872.724.511.

Selanjutnya pada 2022, pagu anggaran BNPB pada tahun tersebut sebesar Rp 5.469.334.084.000 dan yang direalisasikan RP 5.045.680.482.443.

Pada tahun tersebut, Dana Siap Pakai yang dialokasikan sebesar Rp 2.271.615.437.000 dan yang direalisasikan sebesar 99,97 persen atau Rp 2.270.980.254.930.

Baca juga: Soal Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB, Ini Tanggapan Yusril Ihza Mahendra

Kemudian untuk Laporan Kinerja Tahun 2023, berdasarkan pantauan Kompas.com tidak tersedia di laman resmi BNPB.

Sedangkan berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2024, BNPB mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 4.865.220.815.000. Dana Siap Pakai untuk tahun tersebut dialokasikan sebesar Rp 4.393.582.930.000.

Adapun pada Laporan Kinerja Tahun 2024, Rp 4.912.096.039.000 menjadi pagu anggaran untuk lembaga tersebut. Pada tahun tersebut, Dana Siap Pakai yang dialokasikan sebesar Rp Rp3.734.787.858.000.

Hak Warga Terdampak Kasus Korupsi BNPB

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Transparansi Publik dan Antikorupsi (Pustapako) Universitas Sebelas Maret (UNS), Khresna Bayu Sangka menilai, dugaan korupsi di BNPB telah mengancam pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama mereka yang terdampak bencana.

"Persoalannya tidak sesederhana itu karena kerugian masyarakat tidak hanya berupa uang. Ada hak asasi manusia, hak sosial, hak atas lingkungan, dan berbagai hak lainnya yang bisa terdampak akibat korupsi," ujar Khresna saat dihubungi Kompas.com.

Menurut Khresna, DSP merupakan anggaran yang dialokasikan untuk membantu korban serta mendukung penanganan bencana.

Karena itu, dugaan penyalahgunaan dana tersebut tidak hanya perlu ditindak melalui proses hukum, tetapi juga harus diikuti dengan upaya pemulihan hak masyarakat yang dirugikan.

Baca juga: Pukat UGM: Peluangnya Tidak Ada Tersangka Korupsi BNPB Kena Hukuman Mati

Ia menekankan, pemulihan tersebut perlu dirancang secara menyeluruh, termasuk melalui mekanisme pemberian bantuan atau jaminan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tidak terus menanggung dampak dari dugaan tindak pidana korupsi.

"Karena itu, pemulihan hak masyarakat harus menjadi perhatian semua pihak, bukan hanya penegak hukum," ujar Khresna.

Selain mendorong pemulihan hak korban, Khresna meminta pemerintah memperkuat regulasi dan sistem pengawasan dalam pengelolaan dana kebencanaan.

Baca juga: Kasus Dana Bencana BNPB, Komnas HAM Soroti Belum Ada Mekanisme Pemulihan Korban Korupsi

Menurutnya, aturan yang memadai harus mampu mencegah potensi penyalahgunaan anggaran sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Pengawasan yang efektif, kata Khresna, diperlukan untuk memastikan kewenangan dan anggaran kebencanaan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat serta tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.