Dua Tahun Prabowo-Gibran, Sektor Transportasi Masih Hadapi Sejumlah Tantangan - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com – Sektor transportasi Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mulai dari pembangunan infrastruktur yang dinilai belum merata, anggaran keselamatan yang tertekan, hingga minimnya dukungan terhadap transportasi umum di daerah.

Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai pembangunan transportasi perlu menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, efisiensi logistik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, menurut Djoko, perhatian terhadap pembangunan angkutan umum dan keselamatan mobilitas masyarakat justru dinilai belum sebanding dengan besarnya kebutuhan di lapangan.

Baca juga: Menhub Siapkan Aturan Turunan Transportasi Online untuk Layanan Barang dan Makanan

“Pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi publik merupakan tulang punggung peradaban modern yang membawa multiplier effect besar bagi ekonomi dan kesejahteraan sosial,” kata Djoko kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2026).

“Mulai dari menstimulasi pertumbuhan ekonomi, memangkas biaya logistik, hingga menjamin keadilan sosial, kehadiran transportasi yang andal adalah syarat mutlak bagi sebuah bangsa yang berikhtiar menjadi negara maju,” lanjut dia.

Pembangunan infrastruktur belum merata

Djoko menyoroti bahwa pemberitaan mengenai target pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan tol, jalan nasional, jalan paralel perbatasan, jalan daerah, rel kereta api, bandara, terminal, pelabuhan, dan dermaga, dinilai semakin jarang terdengar.

Baca juga: Ramai-ramai Desak Kebakaran Hutan dan Lahan Jadi Status Bencana Nasional

Dia juga menilai sejumlah rencana pengembangan jaringan transportasi masih berjalan lambat, termasuk reaktivasi jalur kereta api.

“Padahal, terdapat sejumlah koridor yang dinilai berpotensi dikembangkan, seperti lintas Kedungjati–Tuntang di Jawa Tengah dan koridor Bandara Sepinggan–Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur,” kata dia.

Di kawasan perbatasan Kalimantan Utara, Djoko menyoroti pembangunan jalan paralel perbatasan yang masih menyisakan koridor Malinau–Krayan.

Baca juga: Di Peking University, Iftitah Tekankan Pentingnya SDM dalam Pembangunan Pusat Ekonomi Baru

Proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2029 dengan alokasi anggaran Rp 32 triliun.

Menurut Djoko, pemerintah perlu mempertimbangkan percepatan penyelesaian pembangunan tersebut agar masyarakat di kawasan perbatasan dapat lebih cepat menikmati manfaat konektivitas.

Ia menilai keterbatasan akses transportasi di kawasan Krayan turut memengaruhi hubungan sosial dan ekonomi masyarakat, yang selama ini banyak bergantung pada interaksi dengan Malaysia.

Baca juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran, Bagaimana Serapan Tenaga Kerja di Jakarta Saat Ini?

Kondisi itu diperberat oleh minimnya infrastruktur perdesaan dan fasilitas transportasi umum.

Djoko juga menyoroti kondisi sejumlah daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Keterbatasan jaringan jalan dan jembatan, menurut dia, masih membuat sebagian masyarakat kesulitan menjangkau layanan dasar.

“Dalam kondisi tertentu, warga harus menempuh perjalanan panjang untuk mengakses fasilitas kesehatan,” ujar dia.

Baca juga: Kumpulkan Kadispora Se-Indonesia, Erick Thohir Dorong Transformasi Pemuda dan Olahraga

Demikian juga dengan anak-anak sekolah dan guru yang juga masih menghadapi kendala perjalanan, termasuk berjalan kaki dalam jarak jauh atau menyeberangi sungai karena belum tersedianya jembatan yang memadai.

“Pembangunan infrastruktur transportasi semestinya tidak hanya berorientasi pada proyek berskala besar, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar masyarakat di daerah yang masih terisolasi,” ungkapnya.

Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya

Selain pembangunan di daerah, Djoko mempertanyakan prioritas investasi transportasi yang berpotensi membutuhkan anggaran besar, terutama rencana melanjutkan proyek kereta cepat hingga Surabaya.

Baca juga: Pimpin BNPPDT, Jenderal Maruli Siap Lanjutkan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Terpencil

Menurut dia, rencana tersebut perlu dipertimbangkan dalam konteks pemerataan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa.

“Pembiayaan proyek besar perlu memperhitungkan kebutuhan infrastruktur dasar di daerah lain yang masih tertinggal,” ujarnya.

Dia mengkhawatirkan ketimpangan pembangunan dapat semakin lebar apabila investasi transportasi terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah penghasil sumber daya alam di luar Jawa belum menikmati konektivitas dan kesejahteraan secara seimbang.

Baca juga: Gerindra Klaim 2 Tahun Prabowo-Gibran Perkuat Ekonomi hingga Ketahanan Pangan

“Kebijakan pembangunan transportasi disusun dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan pemerataan antarwilayah,” ungkap dia.

Keselamatan transportasi

Selain pembangunan infrastruktur, Djoko menyoroti anggaran keselamatan transportasi.

Ia menilai pemangkasan anggaran berpotensi memengaruhi pelaksanaan pengawasan di lapangan, termasuk pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check serta pemeriksaan keandalan prasarana transportasi.

Baca juga: Greenpeace Soroti Penanganan Krisis Iklim, Pimpinan MPR Bela Prabowo

Menurut dia, pengawasan keselamatan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar petugas dapat menjalankan tugas secara optimal.

Djoko mengaitkan persoalan tersebut dengan tingginya angka kecelakaan transportasi.

Berdasarkan data yang dikutipnya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mencatat lebih dari 600 insiden kecelakaan kapal selama Januari hingga Agustus 2026.

Baca juga: Bakom Sebut Aksi Greenpeace di Bundaran HI Bagian dari Kebebasan Berpendapat

Insiden tersebut mencakup kecelakaan kapal penumpang, kapal cepat atau wisata, hingga kapal penyeberangan antarpulau.

Sejumlah kejadian juga berkaitan dengan cuaca buruk dan masalah teknis mesin.

Sementara itu, data Korlantas Polri yang diolah Bappenas pada 2025 mencatat 158.508 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan 24.296 korban meninggal dunia.

Baca juga: Berantas Narkoba, Gubernur Bobby Selaraskan Program Pemprov dan Polda Sumut

Dalam data tersebut, sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak terlibat, dengan proporsi 77,4 persen.

Angkutan barang tercatat 10,5 persen, angkutan orang 8 persen, mobil penumpang 2,4 persen, kendaraan tidak bermotor 1,5 persen, dan kendaraan listrik 0,2 persen.

Djoko juga mengutip kajian Puslitbang Polri yang menunjukkan kendaraan roda dua mendominasi sekitar 75 persen kejadian kecelakaan lalu lintas.

Baca juga: Digugat ke MK karena Dianggap Bebani APBN, Wantimpres: Kita Tidak Lihat Efisiensi, tapi...

“Kelompok usia muda, terutama pelajar dan mahasiswa, juga perlu mendapat perhatian karena tingginya risiko kecelakaan pada kelompok usia produktif,” ungkap dia.

Menurut dia, penggunaan sepeda motor yang dominan tidak dapat dilepaskan dari faktor biaya, fleksibilitas, dan keterbatasan jangkauan angkutan umum di sejumlah wilayah.

“Perbaikan keselamatan transportasi perlu dilakukan bersamaan dengan peningkatan kualitas layanan angkutan umum agar masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang aman dan terjangkau,” lanjutnya.

Baca juga: Siswa SMPN 56 Jaksel Dipulangkan Cepat, Halaman Sekolah Diduga Jadi Lahan Parkir

Anggaran transportasi umum

Djoko turut menyoroti dukungan pemerintah terhadap pengembangan transportasi umum di daerah.

Ia mengingatkan bahwa dalam kampanye Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran menyampaikan komitmen untuk membenahi transportasi umum dan meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak.

Namun, menurut Djoko, pelaksanaan komitmen tersebut masih perlu diperkuat.

Baca juga: Sidang UU Pemilu, Arsul Sani Singgung Perkara Pilkada Punya Ijazah S2 Tapi Tak Tamat SMA

Ia menyebut dari 552 pemerintah daerah yang terdiri atas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, baru 46 pemerintah daerah atau sekitar 8 persen yang menyelenggarakan transportasi umum modern menggunakan APBD.

Jumlah tersebut terdiri atas 13 provinsi, 19 kota, dan 14 kabupaten.

“Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk membenahi angkutan umum di 20 kota. Anggaran program tersebut mencapai Rp 582,98 miliar pada 2023, kemudian menurun hingga direncanakan sebesar Rp 82,6 miliar pada 2026,” ujar dia.

Baca juga: Daftar Pebalap Senior yang Tinggalkan MotoGP di Musim 2027

Untuk tahun berikutnya, anggaran stimulus transportasi umum direncanakan sebesar Rp 100 miliar dan menyasar lima kota, yakni Manado, Bekasi, Depok, Balikpapan, dan Pontianak.

“Keterbatasan dukungan anggaran berpotensi menghambat perluasan layanan transportasi umum modern di berbagai daerah,” jelasnya.

Padahal, transportasi umum memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar menyediakan sarana perjalanan.

Baca juga: Ibu di Ponorogo yang Meninggal di Atas Motor Hidupi 4 Anak, Jual Daun Pisang hingga Asinan

Sistem transportasi yang terintegrasi dapat membantu mengurangi kemacetan dan polusi, menekan risiko kecelakaan, mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat, serta memperluas akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Transportasi umum juga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok rentan dan mendukung pengembangan kawasan berbasis transportasi atau Transit-Oriented Development (TOD).

“Jika transportasi umum tidak menjadi prioritas, masyarakat akan tetap bergantung pada kendaraan pribadi, terutama sepeda motor,” ungkapnya.

Baca juga: Kim Jong Un Dirumorkan Meninggal akibat Pendarahan Otak, Korea Utara Rilis Foto Terbaru

Maluku Utara bisa menjadi contoh

Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Djoko menilai pemerintah dapat mempelajari sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Dia mencontohkan Maluku Utara, yang dinilainya memiliki kebutuhan besar terhadap pembangunan jalan untuk menghubungkan kawasan pertanian dengan jalur distribusi utama.

Menurut Djoko, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengidentifikasi kebutuhan pembangunan atau penanganan jalan usaha tani sekitar 5.000 kilometer.

Baca juga: Nusron Wahid ke Singapura saat Akan Diperiksa KPK, Imigrasi: Sudah Kembali ke Tanah Air

Untuk menekan biaya pemeliharaan dan mempercepat pengerjaan, pemerintah provinsi tersebut juga mulai menyiapkan metode stabilisasi tanah menggunakan campuran bahan aditif dan semen.

Teknologi itu diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 200 juta hingga Rp 250 juta per kilometer, dengan ketahanan struktur yang diperkirakan lebih lama dibandingkan perkerasan pasir batu atau sirtu konvensional.

“Pendekatan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi daerah lain yang menghadapi keterbatasan anggaran, sepanjang penerapannya disesuaikan dengan kondisi teknis dan kebutuhan masing-masing wilayah,” kata dia.

Baca juga: Alumni UNS Gugat Syarat Bukti Ijazah SMA Capres-Cawapres ke MK

Ia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan porsi anggaran yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi di daerah tertinggal.

“Pemerataan konektivitas menjadi salah satu prasyarat agar pembangunan nasional tidak terpusat di Pulau Jawa.

Pembangunan transportasi yang merata perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional untuk mendukung target Indonesia maju pada 2045,” tegas dia.

Baca juga: Pengamat Transportasi: Baru 46 Pemda yang Miliki Transportasi Modern

Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.