Kasus Bullying Berulang, Perlukah UU Khusus untuk Cegah Perundungan Anak? - Kompas
JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Undang-Undang (UU) pencegahan terhadap perundungan anak alias UU Anti-Bullying mengemuka usai tewasnya anak disabilitas di Surabaya, Jawa Timur
Anak bernisial Z (10) penyandang down syndrome itu diduga dirundung oleh dua anak lainnya, U dan I, pada 12 September lalu.
U dan I merupakan dua anak tetangganya yang terekam CCTV masuk ke rumah korban.
Saat itu, ayahnya tengah beristirahat karena tidak enak badan.
BEGINU : Cerita Membuat Orang Belajar Tanpa Digurui
Sementara ibunya tengah bekerja dan baru kembali ke rumah sekitar pukul 10.00 WIB.
Pada pukul 10.00 WIB tersebutlah, sang ibu melihat Z sudah tergeletak di teras rumah.
Korban sempat dibawa ke RSUD Eka Candrarini, tetapi dinyatakan meninggal dunia.
Baca juga: Darurat Perundungan Anak, Anggota DPR Usul Adanya UU Anti-Bullying
Selain kasus Z, kasus perundungan marak terjadi di berbagai daerah. Salah satu anggota DPR Abdullah menyarankan adanya UU Antibullying untuk mengatur sanksi perundungan.
Lantas, perlukah keberadaan UU Anti-Bullying?
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono mengatakan, usulan tersebut merupakan gagasan positif.
Kendati begitu, ia menilai pembentukan UU baru perlu dicermati lebih lanjut.
Hal ini mengingat Indonesia sejatinya sudah memiliki beberapa dasar hukum yang mengatur terkait perundungan (bullying).
"Tapi perlu dicermati apakah memang perlu menjadi RUU tersendiri atau tidak, saya kira itu perlu dicermati di dalamnya," kata Aris kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2026).
Baca juga: Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe: Izin Senjata hingga Perundungan Jadi Sorotan
UU Perlindungan Anak hingga RUU Sisdiknas
Aris mengemukakan, UU tersebut salah satunya adalah UU terkait perlindungan anak.
Ada pula Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang tengah dibahas oleh Komisi X DPR RI melalui penyerapan aspirasi publik.
Saat ini, draft-nya berisi 16 bab serta 257 pasal.
"Program terkait anti perundungan, kekerasan itu secara substantif bisa kemudian masuk dalam RUU Sisdiknas di mana kemudian menguatkan sistem pendidikan. Dan di dalamnya tentu ada standar-standar," papar Aris.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra mengatakan, UU Perlindungan Anak secara jelas mengatur definisi kekerasan dan penanganan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi kekerasan.
UU tersebut pun sudah memiliki aturan turunan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.
Di dalamnya kata Jasra, diatur upaya penanganan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, terutama isu kekerasan.
"Dia (Bullying -red), kan, isu kekerasan ya. (Di sana diatur kekerasan) baik fisik, psikis, dan tentu saja juga seksual. Jadi sebetulnya di Undang-Undang itu sudah tersedia ya, termasuk juga mekanisme penanganan," papar Jasra.
Ia memahami, UU Perlindungan Anak memang belum mengatur secara perinci mengenai kekerasan di dunia maya.
Akan tetapi, Indonesia pun sudah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).
Menurut Jasra, PP Tunas dapat menangani isu kekerasan di dunia digital tersebut.
"Untuk yang existing hari ini kan ada PP Tunas, ya, yang juga memitigasi terkait situasi-situasi kekerasan itu," papar Jasra.
RUU Sisdiknas atur pencegahan
Di sisi lain, ia juga memahami ada celah (gap) implementasi aturan-aturan tersebut di lapangan, salah satunya mengenai pencegahan bullying. Banyak kejadian menunjukkan keterlambatan hingga bullying kerap memakan korban.
Baca juga: Kasus Bocah Difabel Meninggal di Surabaya, Mengapa Anak Bisa Melakukan Kekerasan Fatal?
Kendati begitu, pencegahan dapat diatur lebih lanjut melalui RUU Sisdiknas yang tengah dibahas.
KPAI pun sedang memformulasikan pengusulan kebijakan terkait penanganan dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan di RUU tersebut.
"Memang di bab 11 itu bicara soal isu kekerasan. Nah, di isu kekerasan ini kita mau usulkan agar bisa memengaruhi nanti di standar lain, masuk standar pendidikan sehingga kami mengusulkan di bab 11 (terdapat) perlindungan anak di satuan pendidikan," jelas Jasra.
Dalam usulannya, selain penanganan, KPAI turut menekankan deteksi dini sebagai upaya pencegahan.
Ia berharap sekolah nantinya dapat memahami situasi dan pola pengasuhan, sekaligus memiliki kapasitas untuk meminimalkan perundungan.
"Kalau memang katakanlah kapasitas atau kemampuannya terbatas, ya bisa merujuk kepada lembaga layanan lain, sehingga lembaga layanan lain bisa secara cepat untuk menjemput bola, melakukan asesmen, pendampingan, terutama kasus-kasus yang katakanlah situasinya sudah berat," beber Jasra.
Baca juga: Kasus Anak Difabel Diduga Tewas Dirundung di Rungkut Surabaya, Polisi Tunggu Hasil Toksikologi
Atur definisi kekerasan dan jenisnya
Di dalam bab 11 pula, KPAI, pemerintah, dan DPR RI bersama-sama akan mendefinisikan makna kekerasan hingga jenis-jenis kekerasan di satuan pendidikan.
Pengaturan ini nantinya mengikat berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan.
Dengan begitu, regulasi tidak hanya memuat norma mengenai definisi kekerasan, tetapi terhubung dalam standar evaluasi, kompetensi guru dan tenaga pendidik, hingga standar sarana dan prasarana.
"Dia mengikat di standar lain, gitu ya. Misalnya standar evaluasi, itu juga mengikat, kemudian standar guru dan tenaga pendidik juga mengikat. Kemudian standar sarana prasarana. Jadi dia tidak hanya norma saja, lah," paparnya.
Lebih lanjut Jasra mengatakan, RUU Sisdiknas akan melengkapi berbagai aturan lainnya.
UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak secara luas dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
PP Tunas mengatur perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik, sementara RUU Sisdiknas dapat memperkuat pengaturan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam penyelenggaraan pendidikan.
"Dia tidak hanya sekadar norma mengatur soal kekerasan. Termasuk juga nanti punishment-nya, kalau memang katakanlah guru melakukan kekerasan di satuan pendidikan," ucap Jasra.
Baca juga: Kasus Bullying Anak Disabilitas di Surabaya, Psikolog Ungkap 4 Faktor Pemicu
Alasan di balik UU Anti-Bullying
Adapun usulan UU Anti-Bullying disampaikan oleh Anggota Baleg DPR RI Abdullah.
Menurut Abdullah usulan ini perlu dikaji serius untuk membenahi celah hukum yang ada.
Tujuan utama dari undang-undang tersebut adalah untuk melindungi anak-anak dari perundungan atau bullying.
"Tidak boleh ada anak yang kehilangan masa depannya karena perundungan terus berulang sementara kita terlambat melakukan pembenahan. Negara harus hadir, bukan hanya setelah ada korban, tetapi juga melalui sistem pencegahan dan penanganan yang benar-benar berjalan," ujar Abdullah.
Mengulas ke belakang, usulan ini sejatinya bukan barang baru.
Tahun lalu, perlunya UU anti perundungan disuarakan oleh Profesor Universitas Brawijaya (UB) bidang Hukum Pidana Anak Nurini Aprilianda.
Ia menilai Indonesia belum memiliki Undang-Undang Anti-Bullying yang komprehensif.
Unsur-unsur perundungan memang sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak (Pasal 76C, 76D, 80, 81), Permendikbud No. 46 Tahun 2023, dan KUHP (UU 1/2023). Namun, Nurini menekankan perlunya aturan yang lebih terpadu.
Sebab, UU Perlindungan Anak mengkategorikan bullying sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, sehingga fokusnya adalah perlindungan korban, pemulihan psikologis, dan pertanggungjawaban pelaku di bawah umur.
Sementara UU ITE hanya berlaku apabila bullying terjadi di ruang digital, misalnya penyebaran penghinaan, ancaman, doxing, atau konten yang merendahkan martabat korban.
Pengaturannya lebih teknis dan menekankan bukti elektronik serta rekam jejak digital.
Dengan sifatnya sebagai lex specialis, UU ITE memberikan instrumen khusus untuk menangani cyberbullying yang tidak selalu dapat dijangkau KUHP maupun UU Perlindungan Anak.
"Karena itu, banyak akademisi dan praktisi menyarankan perlunya UU Anti-Bullying nasional, yang mengatur definisi, pencegahan, edukasi, sanksi administratif, mekanisme penanganan, hingga kewajiban sekolah dan orang tua,” jelasnya.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
