KPK Geledah 8 Lokasi Terkait Kasus Korupsi BNPB, Sita Uang hingga Perhiasan - Kompas
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 8 lokasi terkait kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak Kamis (15/10/2026) sampai dengan Senin (19/10/2026).
“Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 8 lokasi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).
Baca juga: Apa Itu Dana Siap Pakai yang Dikorupsi Adik Eks Kepala BNPB?
Budi mengatakan, objek-objek penggeledahannya yaitu rumah, perkantoran, serta lokasi lainnya yang berada di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi.
“Termasuk Kantor BNPB yang beralamat di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, yang dilakukan penggeledahan pada hari Kamis (15/10),” ujarnya.
Penampakan Barang Bukti Korupsi Dana Bencana BNPB, Logam Mulia hingga Kripto
Budi mengatakan, dari hasil penggeledahan di beberapa lokasi tersebut, KPK menyita dokumen, barang bukti elektronik, uang, perhiasan, serta 3 unit mobil yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan ini.
“Selanjutnya Penyidik akan melakukan analisis dan meminta keterangan dari para pihak guna menerangkan barang-barang yang telah disita tersebut,” ucap dia.
Baca juga: Hak Masyarakat yang Terdampak Korupsi Dana Siap Pakai BNPB
Sebelumnya, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana suap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (14/10/2026).
Salah satu tersangka adalah adik sekaligus Tenaga Ahli eks Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setyawan.
“Ya, terinformasi seperti itu,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Yogyakarta, Rabu.
“Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," sambungnya.
Baca juga: Desakan Ungkap Aktor Intelektual Korupsi Dana Siap Pakai BNPB
Selain Bima, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya yaitu, Kasubdit pengelolaan bantuan dan dan kedaruratan BNPB sekaligus PPK Gabriel Purwaka Sigit (GPS); Tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto Richard Erlangga; dan dua pihak swasta yaitu Gery P dan Syifa NG.
Dalam perkara ini, Dana Siap Pakai (DSP) BNPB mengalir kepada perusahaan yang terafiliasi dengan adik sekaligus tenaga ahli eks Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setiawan.
Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, hal tersebut terjadi selama periode 2024-2026 dengan metode penunjukan langsung. Adapun total nilai pengadaannya mencapai Rp 148 miliar.
“Tahun 2024 sejumlah Rp45,76 miliar; Tahun 2025 sejumlah Rp52,27 miliar; Tahun 2026 sejumlah Rp50 miliar,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).
Baca juga: Korupsi BNPB di Tengah Kepungan Asap
Taufik mengatakan, dalam proses penggunaan DSP BNPB pada pengadaan tersebut, dana yang mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan Bima Setiawan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE.
“Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07 persen) dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar atau setara Rp30,98 miliar,” ujarnya.
KPK langsung menahan para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 14 Oktober sampai dengan 2 November 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
Adik Eks Kepala BNPB Gunakan Dana Bencana Karhutla, Gempa NTT, dan Banjir Sumatera untuk Pribadi