Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Berita Featured Narkoba Spesial

    Penjaga Pintu Utama Lapas dan Rutan Jadi Filter Utama Penyelundupan Narkoba hingga Barang Mewah - Tribunnews

    5 min read


    Berkaca dari kasus Lapas Cibinong dan Rutan Depok, P2U dan Wasrik dinilai jadi benteng utama cegah penyelundupan narkoba dan barang mewah.

    Tayang:


    Penjaga Pintu Utama Lapas dan Rutan Jadi Filter Utama Penyelundupan Narkoba hingga Barang Mewah

    TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

    DIBONGKAR - Petugas menggunakan alat berat membongkar bangunan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026). Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar 10 bangunan tidak berizin setelah meninjau langsung lapas tersebut. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

    Ringkasan Berita:
    • P2U dan Wasrik menjadi filter utama untuk mencegah penyelundupan narkoba, barang mewah, dan barang terlarang ke lapas.
    • Integritas petugas serta pengawasan berlapis dari pimpinan diperlukan untuk memastikan pemeriksaan berjalan sesuai SOP.
    • Petugas yang melanggar harus dikenai sanksi administratif hingga proses pidana jika terlibat penyelundupan atau suap.

    TRIBUNNEWS.COM - Mencuatnya kasus fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong serta dugaan peredaran dan pesta narkoba di Rutan Kelas 1 Depok menarik perhatian terhadap celah keamanaan di lembaga pemasyarakatan.

    Dalam sorotan tersebut, titik masuk barang dan akses lalu lintas orang di gardu depan menjadi sorotan.

    Ahli Hukum Pemasyarakatan dan Pidana sekaligus Dosen Sekolah Ikatan Dinas Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Umar Anwar, menegaskan bahwa Penjagaan Pintu Utama (P2U) serta pos Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) merupakan filter utama yang menentukan aman atau tidaknya sebuah lapas dan rutan dari barang-barang terlarang.

    Umar menjelaskan bahwa keberadaan barang-barang tidak sah di dalam blok hunian narapidana, baik berupa perangkat elektronik, fasilitas mewah, hingga narkotika, sangat bergantung pada ketatnya pemeriksaan di garis terdepan.

    P2U dan pos Wasrik merupakan gerbang utama yang membatasi area luar dengan area dalam lapas.

    "Pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan sehingga ketika ada barang yang masuk, itu oknum yang paling bertanggung jawab sebenarnya dari arah pintu atau arah masuknya barang seperti itu," ujar Umar dalam dialog Overview Tribunnews, Rabu (7/10/2026). 

    Ia menyoroti bahwa kebocoran barang-barang terlarang tidak terjadi secara kebetulan.

    Penyusupan tersebut umumnya melibatkan kelalaian atau bahkan keterlibatan oknum petugas yang memiliki wewenang di titik-titik pemeriksaan vital tersebut.

    Oleh sebab itu, pengawasan terhadap proses pemeriksaan P2U dan Wasrik harus diperketat secara berjenjang dan konsisten.

    Integritas Petugas Pos Depan Tanpa Tawar-Menawar

    Lebih jauh, Umar menekankan bahwa secanggih apa pun sistem Wasrik dan P2U yang diterapkan, faktor penentu utamanya tetap terletak pada integritas para petugas yang bersiaga di pintu masuk.

    "Integritas petugas itu sebenarnya tidak ada penawaran. Karena integritas itu adalah tingkat kejujuran dan bagaimana seorang petugas itu mampu melaksanakan tugas di dalam lapas itu dengan baik tanpa adanya hasutan-hasutan atau iming-iming dari warga binaan," tegas Umar.

    Menurut Umar, pimpinan lapas (Kalapas) maupun rutan (Karutan) memegang tanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh jajaran petugas di pintu utama bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

    Setiap petugas yang ditempatkan di P2U wajib melalui seleksi ketat dan pengawasan berlapis agar tidak tergiur oleh imbalan materiil dari pihak-pihak yang mencoba memasukkan barang ilegal.

    Baca juga: Copot Pejabat Tak Cukup, Akademisi Usul 3 Hal untuk Benahi Integritas Lapas dan Rutan di Indonesia

    Sanksi Adminstratif hingga Proses Pidana

    Menanggapi maraknya kasus pelanggaran di pos penjagaan, Umar menyatakan bahwa tindakan tegas harus diambil oleh instansi terkait.

    Bagi oknum petugas yang terbukti melanggar SOP atau memfasilitasi masuknya barang terlarang melalui P2U, sanksi administratif tegas berupa pencopotan jabatan hingga pemberhentian tidak boleh ragu untuk dijatuhkan.

    Namun, jika keterlibatan oknum petugas di pintu masuk sudah menyentuh ranah tindak pidana, seperti keterlibatan dalam jaringan penyelundupan narkoba atau penerimaan suap dan gratifikasi, maka penyelesaian tidak boleh berhenti pada sanksi internal kementerian semata.

    "Apabila ada ranah yang lain seperti ada tindak pidana yang dilakukan oleh oknum tersebut, itu adalah ranahnya sudah ke ranah aparat penegak hukum, yaitu kepolisian," pungkas Umar.

    (Tribunnews.com/Gilang P)

    Komentar
    Additional JS