Sejumlah Aktivis Malaysia Desak Pemerintah Usut Perusahaan Penyebab Karhutla di Indonesia - Radar Kediri

JP Radar Kediri – Koalisi aktivis lingkungan dan kemanusiaan di Malaysia mendesak pemerintah setempat untuk mengusut tuntas sejumlah korporasi yang diduga menjadi dalang di balik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Desakan ini mencuat karena operasi pembakaran tersebut memicu kabut asap lintas batas yang kembali meresahkan warga di kawasan regional.
"Tuntutan kami jelas, selidiki perusahaan-perusahaan Malaysia yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia yang memicu kabut asap lintas batas, serta pastikan pihak yang bertanggung jawab dibawa ke meja hijau," demikian bunyi pernyataan resmi Greenpeace Malaysia melalui media sosial yang dipantau dari Kuala Lumpur, Sabtu.
Langkah tekanan ini tidak jalan sendiri. Greenpeace Malaysia bergerak bersama jejaring koalisi sipil yang terdiri dari Himpunan Advokasi Rakyat Malaysia (HARAM), Zero Waste Malaysia (ZWM), Persatuan Aktivis Sahabat Alam (KUASA), dan Mandiri.
Mereka bahkan telah menyerahkan memorandum resmi langsung ke parlemen Malaysia, yang disambut oleh delapan perwakilan menteri. Kendati demikian, para aktivis menilai seremonial penerimaan dokumen belumlah cukup.
"Rakyat ingin tindakan. Rakyat ingin transparansi. Rakyat ingin keadilan," tegas perwakilan koalisi tersebut.
Menurut mereka, bencana kabut asap dan hak atas udara bersih adalah persoalan lintas batas yang tidak mengenal sekat teritorial. Jutaan warga di Malaysia, Indonesia, dan Singapura selama ini menanggung dampak buruk yang serupa setiap kali musim kemarau atau pembakaran lahan terjadi.
"Kita tidak ingin lagi terjebak dalam siklus saling menyalahkan antarnegara tetangga setiap kali kabut asap melanda, sementara akar masalah sebenarnya terus dibiarkan," lanjut pernyataan itu.
Poin Tuntutan Utama Koalisi Aktivis
Dalam memorandum yang diserahkan ke parlemen, koalisi tersebut merumuskan empat tuntutan mendesak kepada pemerintah di tingkat regional:
Pengesahan Undang-Undang Udara Bersih di Malaysia sebagai payung hukum yang kuat.
Pemberian akses yang lebih luas dan berkeadilan terhadap isu-isu lingkungan.
Penguatan kerja sama regional yang lebih tegas di bawah kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).
Penegakan hukum dan sanksi tegas bagi korporasi yang terbukti terlibat dalam praktik pembakaran serta pencemaran lingkungan.
Para aktivis memastikan bahwa aksi penyerahan memorandum di parlemen ini bukanlah akhir dari pergerakan mereka. Bersama jaringan masyarakat sipil di Indonesia dan Singapura, mereka berkomitmen mengawal isu kabut asap lintas batas ini sampai tuntas ke akar masalahnya.