BREAKING NEWS: 8 Fraksi DPR Sepakat Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat untuk Pemakzulan Gibran - Tribunnews

Ringkasan Berita:

• Delapan fraksi di DPR RI menyatakan sikap terkait pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP)
• Pengajuan HMP merupakan hak konstitusional anggota DPR yang mekanismenya telah diatur dalam Undang-Undang
• Pimpinan DPR memiliki kewenangan untuk menerima usulan HMP selama pengajuannya mengikuti mekanisme yang berlaku dan merupakan bagian dari hak anggota dewan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Delapan fraksi di DPR RI menyatakan sikap terkait pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP), untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Delapan fraksi tersebut yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pengajuan HMP merupakan hak konstitusional anggota DPR yang mekanismenya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket," kata Saan saat memulai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Saan menjelaskan, terdapat sejumlah alasan yang menjadi dasar pengajuan HMP tersebut.

Salah satunya berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan oleh Presiden maupun Wakil Presiden.

Menurut Saan, pimpinan DPR memiliki kewenangan untuk menerima usulan HMP selama pengajuannya mengikuti mekanisme yang berlaku dan merupakan bagian dari hak anggota dewan.

Baca juga: Kronologi Gibran Niat Mundur, Bertemu Prabowo 2,5 Jam saat DPR Gulirkan HMP Pemakzulan

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan mempersilakan kepada para pengusul untuk dapat menyampaikan usulannya. Saya akan mulai dari sesuai urutan partai ya yang ada di DPR," katanya.

Selanjutnya, para pengusul dipersilakan menyampaikan alasan dan dasar pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut dalam forum DPR RI.

Mahkamah Agung (MA) sebelumnya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Subhan Palal pada Jumat (30/10/2026).

Dalam putusannya, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Baca juga: Jika Gibran Resmi Mundur, HMP Tak Perlu Dilakukan DPR, Prabowo Tinggal Pilih 2 Calon Pengganti

Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA.

Gibran Tempuh Jalur Hukum

Gibran mengaku tetap akan bertarung di PTUN. Hal itu diungkap Gibran setelah menemui Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengklaim diminta Prabowo untuk fight di PTUN.

Wapres juga akan berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung," kata Wapres Gibran, kepada wartawan, di Istana Wapres, Selasa (10/10/2026).

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai, tidak ada lagi langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan MA maupun MK. Kedua putusan itu telah bersifat final dan mengikat.

"Putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Di saat bersamaan, wacana pemakzulan Gibran juga bergulir di parlemen.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan usulan HMP setelah pembukaan masa persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.

Apa Hak Menyatakan Pendapat?

Hak Menyatakan Pendapat (HMP) adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas tiga hal berikut:

• Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air maupun di dunia internasional.
• Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
• Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum (pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela).

Hak Menyatakan Pendapat DPR diatur dalam pasal Pasal 210 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

HMP adalah pintu masuk menuju proses impeachment (pemberhentian presiden atau wakil presiden). Jika HMP disetujui oleh DPR, maka berkas tersebut akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji secara hukum.

Jika MK membenarkan pendapat DPR, barulah MPR dapat menggelar sidang paripurna untuk memutuskan pemberhentian presiden atau wakil presiden.

Pengajuan HMP bisa dilakukan paling sedikit diusulkan 25 orang anggota DPR.