Jakarta, MI – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semakin mengundang perhatian publik. Di tengah penyidikan Bareskrim Polri, beredar daftar 43 nama tokoh yang diklaim menjadi sasaran penyadapan.

Daftar tersebut memuat nama-nama dari berbagai kalangan, mulai dari Presiden, mantan Presiden, pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, hingga jurnalis.

Namun, di balik beredarnya daftar tersebut, muncul satu persoalan mendasar: siapa saja yang benar-benar menjadi korban penyadapan dan siapa yang sekadar dicantumkan dalam daftar yang beredar di ruang digital?

Hingga Rabu (4/11/2026), Bareskrim Polri belum mengumumkan secara resmi identitas para korban penyadapan satu per satu. Daftar yang beredar di media sosial maupun grup WhatsApp tersebut belum terverifikasi oleh penyidik.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa penyadapan diduga dilakukan terhadap sejumlah kelompok strategis, termasuk Presiden Republik Indonesia.

“Telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujar Asep Safrudin, Selasa (3/11/2026).

Pernyataan tersebut menjadi salah satu titik krusial dalam perkara ini. Sebab, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar individu, tetapi juga mencakup berbagai kelompok yang memiliki posisi penting dalam kehidupan politik, pemerintahan, bisnis, dan masyarakat sipil.

Daftar 43 Nama yang Beredar

Berikut 43 nama yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp, yang hingga kini belum dikonfirmasi secara resmi oleh Bareskrim Polri:

1. Prabowo

2. SBY

3. Megawati

4. Surya Paloh

5. Dasco

6. Sjafrie

7. Hasto

8. Imin

9. Bahlil

10. Zulhas

11. Ganjar

12. Rocky Gerung

13. Isam

14. AHY

15. Habib Rizieq

16. Habib Bahar

17. Gatot

18. Sugiono

19. Karni Ilyas

20. Akhyar

21. Hadir

22. Jejer Zainudin

23. Japto

24. Mualem

25. Hercules

26. JK

27. Malik Mahmud Al-Haythar

28. Nasrudin Umar

29. HT

30. A. Barier

31. Edy Kusnadi

32. CT

33. PK Omong

34. D. Iskan

35. Riadi

36. ET

37. A. Muzani

38. U. Hamid

39. Asfinawati

40. Farwiza Farhan

41. Teten Masduki

42. S. Iqbal

43. M. Isnur

Penyidik masih mendalami motif, mekanisme, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyadapan tersebut.

Dugaan Penyadapan untuk Kepentingan Politik

Mantan Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala menilai dugaan penyadapan tersebut berpotensi tidak berkaitan dengan kepentingan negara maupun institusi Polri.

“Kuat dugaan, penyadapan tersebut bukan untuk kepentingan negara atau kepentingan Polri, tetapi untuk kepentingan pihak lain,” ungkap Adrianus, dikutip Wartakotalive.

Adrianus juga menyoroti penetapan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka yang dinilainya mengejutkan banyak pihak.

“Tentu keputusan menersangkakan LSP ini tidak ada yang menyangka. Namun, mengingat hal ini benar-benar terjadi, kelihatannya masih dapat dimengerti dalam konteks politicking tersebut. Siapa bermain politik, harus siap dengan implikasi politik pula,” tegasnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perkara penyadapan ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kepentingan politik di balik penggunaan teknologi penyadapan.

Meski demikian, dugaan tersebut masih harus diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum.

Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Jadi Tersangka

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Penyidik telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga saksi ahli. Sejumlah barang bukti juga telah disita, meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal, serta Pasal 32 UU ITE.

Penetapan tiga tersangka tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap dugaan praktik penyadapan yang disebut menyasar berbagai tokoh.

Namun, publik masih menunggu penjelasan lebih terperinci mengenai bagaimana penyadapan dilakukan, siapa yang memberikan perintah, serta ke mana hasil penyadapan tersebut disalurkan.

Makar Belum Terindikasi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan bahwa belum ditemukan indikasi yang mengarah pada tindak pidana makar dalam perkara tersebut.

Pernyataan itu menjadi penting di tengah berkembangnya berbagai spekulasi mengenai motif dan tujuan dugaan penyadapan.

Dengan belum terungkapnya daftar resmi korban, perkara ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah 43 nama yang beredar benar-benar menjadi sasaran penyadapan? Apakah terdapat pihak lain yang belum terungkap? Dan siapa yang diduga memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut?

Jawaban atas pertanyaan itu kini berada di tangan penyidik.

Kasus ini menjadi ujian bagi proses penegakan hukum untuk mengungkap dugaan penyadapan secara transparan, sekaligus memastikan bahwa informasi yang beredar di ruang publik tidak menggantikan fakta yang harus dibuktikan melalui penyidikan.