Data KPU: Sebanyak 191 Anggota DPR Lulusan SMA - Beritasatu

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespons desakan publik agar riwayat pendidikan dan ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dibuka secara transparan. KPU menyatakan telah memverifikasi dokumen pendidikan para calon anggota legislatif (caleg) saat proses pencalonan. Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi untuk mengakses dokumen tersebut melalui mekanisme resmi.
Komisioner KPU Idham Kholik mengatakan, seluruh calon anggota legislatif yang ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal sesuai ketentuan perundang-undangan.
Idham juga membeberkan komposisi pendidikan terakhir dari 580 anggota DPR periode berjalan, termasuk anggota hasil pergantian antarwaktu (PAW) hingga Desember 2025.
"Setelah dilakukan pengecekan dokumen ijazah yang disampaikan pada saat pencalonan, berikut data pendidikan terakhir anggota DPR, termasuk data PAW per Desember 2025, total 580 orang. Mereka terdiri dari SMA 191 orang, D-3 1 orang, S-1 146 orang, S-2 168 orang, dan S-3 74 orang," kata Idham kepada Beritasatu.com, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, seluruh caleg yang didaftarkan partai politik dan ditetapkan dalam DCT telah memenuhi ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal tersebut mengatur bahwa calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Cara Mengakses Ijazah Anggota DPR
Terkait tuntutan masyarakat yang ingin melihat langsung salinan ijazah anggota DPR, Idham menyatakan hal tersebut dapat dilakukan melalui jalur resmi. Masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi publik sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia merujuk Pasal 17 huruf h angka 5 dalam undang-undang tersebut sebagai salah satu ketentuan terkait akses informasi.
KPU juga mengingatkan bahwa masyarakat sebenarnya telah diberi ruang untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon anggota legislatif sejak tahapan pencalonan.
Mengacu pada Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan secara tertulis dengan melampirkan identitas diri serta bukti yang relevan. Tanggapan tersebut disampaikan paling lama 10 hari sejak DCS diumumkan.
Dalam jadwal tahapan pencalonan Pemilu 2024, pengumuman daftar calon sementara (DCS) berlangsung pada 19-23 Agustus 2023. Sementara itu, masa penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat berlangsung hingga 28 Agustus 2023. KPU kemudian menetapkan dan mengumumkan DCT pada 4 November 2023.
Apabila terdapat tanggapan masyarakat, KPU dan pimpinan partai politik wajib meminta klarifikasi kepada calon yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 dan Pasal 263 UU Nomor 7 Tahun 2017. Pimpinan partai politik juga harus memberikan kesempatan kepada calon untuk menjawab masukan tersebut. Adapun untuk calon anggota DPD, klarifikasi diminta langsung kepada bakal calon sesuai Pasal 263 ayat (2).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa data pencalonan anggota DPR bersifat terbuka, termasuk dokumen ijazah. Menurut dia, dokumen tersebut tersimpan di KPU.
Desakan agar ijazah anggota DPR dibuka ke publik ramai disuarakan di media sosial. Isu ini mencuat setelah polemik ijazah Gibran Rakabuming yang berujung pada pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden (wapres).
Belakangan, muncul pula petisi yang meminta riwayat pendidikan para legislator, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, dibuka secara transparan kepada publik.