Irjen Eko Hadi Tempuh Banding Putusan PTDH Buntut Penyadapan Presiden - Beritasatu
Ll

Jakarta, Beritasatu.com - Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen (Pol) Eko Hadi Santoso (EHS). Putusan ini berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal yang dihadapinya.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan dalam proses sidang ini, dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satunya yakni saksi meringankan berinisial DR.
Dalam proses ini, EHS dijatuhi sanksi etika dan administratif. Untuk etika, perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sedangkan untuk administratif dijatuhkan putusan PTDH. Atas putusan ini, dia menempuh banding.
“Atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding,” kata Truno saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (AS), Eko Hadi (EH), dan Slamet Uliandi (SU).
AS sudah dijatuhi sanksi berupa etika dan administratif. Untuk etika, perbuatan yang bersangkutan dinyatakan sebagai perbuatan tercela, sedangkan administratif dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Atas putusan ini, yang bersangkutan menyatakan banding.