Denny Indrayana soal Gibran Mau 'Fight' di PTUN: Membangkang, Tak Hormati Putusan 2 Mahkamah - Kompas TV

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, memberikan sorotan tajam mengenai Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming yang berniat untuk berjuang membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Denny menilai sudah tidak ada lagi ruang untuk upaya hukum lanjutan, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat final serta mengikat.

"Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ini, adalah putusan ibaratnya nih, supaya mudah dipahami oleh khalayak, putusan langit ke-7 gitu. Tidak ada lagi langit di atas langit ke-7. Jadi kalau ingin melakukan upaya hukum itu, sebagaimana dikatakan Menko Yusril sudah tidak ada," ucap Denny dalam konferensi pers, Selasa (10/11/2026).

"Putusan MK itu final and binding, putusan Mahkamah Agung itu inkracht, berkekuatan hukum tetap. Tidak ada lagi upaya hukum yang lain."

Baca Juga: Bertemu Prabowo, Gibran Minta Diberi Kesempatan Buktikan Keabsahan Dokumen Ijazah Lewat PTUN

Dia pun menyayangkan langkah putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Pasalnya menurut Denny, hal itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.

"Karena itu, pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang membawa-bawa nama Presiden Prabowo menyatakan akan fight melalui PTUN dan PK, itu adalah sikap yang sangat kita sayangkan," tegasnya.

"Karena sikap itu menunjukkan, bayangkan seorang Wakil Presiden, RI-2 membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah. Saya pernah mengatakan, jika tidak menghormati putusan MK dan MA, maka sikap itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi, constitutional disobedience."

Contoh Sangat Buruk

Dengan demikian, dia memandang apa yang dilakukan Gibran merupakan contoh yang sangat buruk dari kacamata konstitusi dan etika bernegara.

"Seharusnya begitu ada putusan MK yang sudah final and binding, putusan Mahkamah Agung yang sudah inkracht dan mengikat, maka yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah hormat, tunduk, patuh, dan kemudian menyatakan diri berhenti," jelasnya. 

Lebih lanjut, Denny menilai sikap Gibran yang akan berjuang melalui PTUN ini, merupakan bentuk perlawanan yang keliru.

Pasalnya, berdasarkan salinan putusan MA yang telah diterima pihaknya terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran secara resmi telah dibatalkan.

"Apalagi sikap untuk kemudian melakukan fight katanya, fight itu artinya melawan, itu adalah sikap yang sama sekali keliru. Di PTUN, hari ini kita sudah mendapatkan salinan putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran," ungkapnya.

"Apa yang dapat disimpulkan di sana? Surat keterangannya dinyatakan batal, kemudian kementerian juga diminta untuk mencabut."

Baca Juga: Temui Prabowo, Gibran Ngaku Terima Banyak Saran: Salah Satunya agar Saya Tetap Fight di PTUN

Ringkasan Berita:

• Denny Indrayana menilai upaya Wapres Gibran berjuang di PTUN soal keabsahan dokumen pendidikan tidak perlu karena putusan MK dan MA sudah final dan mengikat.
• Denny menyebut langkah Gibran melawan putusan dua mahkamah sebagai pembangkangan terhadap konstitusi dan contoh buruk etika bernegara.
• Putusan MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran dan meminta kementerian mencabutnya, sehingga upaya hukum lanjutan dianggap keliru.