Ringkasan Berita:

• Mahfud MD menyebut Listyo Sigit bukan sekadar bertanggung jawab secara formal sebagai Kapolri. Ia mengungkap dugaan peran aktif Listyo, mulai dari membeli alat, memerintahkan penyadapan, hingga penghapusan hasil sadapan.
• Mahfud menjelaskan penyadapan termasuk delik formil, sehingga unsur pidana tidak harus menunggu akibat fisik seperti dalam kasus pembunuhan.
• Empat jenderal Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bukan sekadar terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto karena statusnya sebagai pimpinan Polri saat peristiwa terjadi.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dugaan peran aktif Listyo Sigit dalam rangkaian praktik penyadapan tersebut.

Bahkan, Mahfud menyebut Listyo Sigit diduga terlibat mulai dari pengadaan alat hingga perintah melakukan penyadapan dan menghapus hasil rekamannya.

Pernyataan Mahfud ini sekaligus membantah anggapan yang berkembang di tengah publik bahwa penetapan Listyo Sigit sebagai tersangka hanya bentuk pertanggungjawaban formal seorang pimpinan institusi.

Mahfud menyampaikan penjelasan tersebut dalam program Kompas Siang Kompas TV, Jumat (6/11/2026).

Menurut Mahfud, keterlibatan Listyo Sigit dalam perkara tersebut tidak bisa hanya dilihat dari kedudukannya sebagai Kapolri.

"Jangan dibilang karena ada yang bilang juga ini Listyo Sigit dijadikan tersangka karena tanggung jawab dia katanya."

"Bukan tanggung jawab, dia aktif kok, dia yang membeli alat, dia yang menyuruh menyadap, dia yang menyuruh musnahkan sadapan itu," kata Mahfud.

Ia menegaskan, dugaan keterlibatan aktif tersebut menjadi alasan mengapa Listyo Sigit tidak tepat jika hanya dianggap bertanggung jawab secara formal atas peristiwa yang terjadi di institusi Polri.

"Artinya dia memang sangat aktif, bukan karena sebagai Kapolri, dia harus tanggung jawab formal itu tidak," ujarnya.

Mahfud MD Jelaskan Mengapa Penyadapan Bisa Dipidana

Selain mengungkap dugaan peran Listyo Sigit, Mahfud MD juga menjelaskan konstruksi hukum dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut penyadapan termasuk kategori delik formil.

Dalam delik formil, suatu perbuatan dapat memenuhi unsur pidana ketika perbuatan yang dilarang telah dilakukan. Penegakan hukum tidak harus menunggu timbulnya akibat fisik tertentu seperti pada delik materil.

Mahfud membandingkannya dengan kasus pembunuhan yang memerlukan pembuktian adanya akibat berupa kematian korban.

Sementara dalam perkara penyadapan, menurut Mahfud, unsur pidana dapat terpenuhi ketika tindakan penyadapan yang dilarang itu dilakukan.

"Penyadapan ini adalah delik formil. Artinya begitu dilakukan, tidak perlu dibuktikan akibatnya," terang Mahfud.

Ia menilai, dalam perkara ini para tersangka dapat dijerat dengan sejumlah pasal pidana yang berkaitan dengan tindakan penyadapan ilegal.

Adapun dugaan makar, menurut Mahfud, masih memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik.

"Lain dengan misalnya delik materil. Kalau pembunuhan misal misalnya baru dianggap pembunuhan kalau dia itu sudah korbannya meninggal. Itu delik materil. Perlu perlu bukti fisik," jelasnya.

Mahfud menambahkan, penyidik masih perlu mengembangkan perkara untuk melihat apakah terdapat unsur pidana lain, termasuk dugaan makar.

"Kalau ini (penyadapan) enggak, sudah kena tiga pasal. Nah, untuk menemukan apakah ini makar atau tidak itu nanti di dalam pendalaman berikutnya sehingga pasti akan muncul gitu pasal-pasal lain untuk ini," katanya.

Empat Jenderal Polri Jadi Tersangka

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret empat perwira tinggi Polri.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatannya pasca-stroke.

Penyidikan perkara ini bermula dari dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS).

Para tersangka diduga memasukkan nomor telepon sejumlah pejabat negara ke dalam sistem tersebut tanpa verifikasi maupun dasar penegakan hukum yang sah.

Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Selain itu, sejumlah pejabat, politisi, media, hingga lembaga swadaya masyarakat juga diduga masuk dalam daftar pihak yang disadap.

Dugaan praktik ilegal tersebut kemudian terendus setelah adanya upaya penghilangan barang bukti.

Para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan dari sistem komputer LIMS pada Oktober 2026.

Laporan resmi terkait perkara ini kemudian masuk ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

Dalam proses penyidikan, polisi menyita 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk yang diduga memuat data rahasia.

Baca juga: Kepala Intelejen Negara Kompak Dengan Istana, Sebut Kelakuan Tiga Jenderal Polri Mengarah ke Makar

Polri Masih Dalami Dugaan Makar

Di tengah proses penyidikan, muncul desakan agar kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo turut didalami menggunakan pasal makar.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyatakan masih mendalami berbagai informasi dan masukan yang berkembang.

Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin masih bekerja secara cermat, profesional, dan akuntabel.

"Tadi kami sampaikan, terkait dengan perkembangan masukan dan kemudian informasi ini, ini masih dalam proses untuk dibentuknya tim, yaitu secara cermat, profesional, dan akuntabel nanti akan disampaikan lebih lanjut," kata Trunoyudo di Kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).

Ia menegaskan, penyidik masih melakukan pendalaman sebelum menentukan kemungkinan penerapan pasal tambahan.

Selain proses pidana, Polri juga memastikan penanganan dugaan pelanggaran kode etik terhadap anggota yang terlibat berjalan secara berkesinambungan.

Kasus ini pun masih menjadi sorotan publik, terlebih setelah Mahfud MD mengungkap dugaan peran aktif Listyo Sigit dalam rangkaian penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Igman Ibrahim)