Tersangka Bisa Bertambah, Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Penyadapan Presiden - Tribunnews
TRIBUNBATAM.id - Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menjadi tokoh sentral pengungkapan kasus penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Mantan Kapolda Kepulauan Riau itu memimpin tim khusus Bareskrim Polri untuk mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Komjen Pol Asep Safrudin menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri sejak 2 Oktober 2026.
Pria kelahiran 15 Juni 1969 itu memimpin tim khusus guna melakukan pendalaman kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat, politisi, media hingga LSM.
"Proses pendalaman oleh tim khusus akan melalui sejumlah tahapan yang membutuhkan waktu serta dilakukan secara cermat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ucap Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).
Nantinya, hasil kerja tim khusus akan disampaikan kepada publik secara transparan. Tentunya dengan memperhatikan perkembangan proses penanganan perkara serta ketentuan hukum yang berlaku.
Brigjen Trunoyudo memastikan, seluruh proses penanganan berjalan secara objektif, transparan, dan dipertanggungjawabkan dalam pengembangan penanganan perkara ini.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka yakni
- Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (Eks Kapolri / Eks Kepala Staf Kepresidenan)
- Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri)
- Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri)
- Irjen Pol. Slamet Uliandi (Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri)
Pertanyaannya apakah jumlah tersangka akan bertambah?
Langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus mengindikasikan peluang bertambahnya tersangka dalam kasus ini.
Komjen Asep Safrudin pun mengatakan langkah ini baru permulaan.
Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, menyampaikan, dugaan penyadapan ilegal itu terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.
Sejumlah nomor telepon tersebut dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi.
Penyadapan kemudian dilakukan tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan.
Tak hanya itu, sekitar Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS.
Kasus ini kemudian dilaporkan oleh petugas yang mengetahui dugaan perbuatan tersebut ke polisi pada 30 Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit handphone, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Tersangka baru
Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengungkap mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Slamet dijerat sejumlah pasal, termasuk terkait dugaan ilegal akses dan penghapusan informasi elektronik dengan ancaman hukuman tertinggi 10 tahun penjara.
"SU ditetapkan tersangka setelah gelar perkara, penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum," kata Suhermanto saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).
Peran tersangka SU adalah sebagai dewan pembina dari MC (Monitoring Center) Bareskrim Polri. "Yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabag Mon atau Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019," sambungnya.
Suhermanto menjelaskan, SU memiliki kewenangan memberikan persetujuan apabila Kabag Monitoring hendak melakukan provisioning atau penyadapan.
Bahkan, pada awal Oktober 2026, tersangka Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN) sempat meminta izin kepada SU untuk menghapus hasil penyadapan.
Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh SU.
"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," ujarnya.
Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Tiga tersangka di antaranya telah ditahan di Mako Brimob. Sementara SU belum dilakukan penahanan karena sedang dalam kondisi sakit pascastroke.
Penyidik juga telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli yang terdiri dari tiga ahli teknologi informasi dan elektronik (ITE) serta dua ahli pidana.
Terhadap 4 orang tersangka perwira tinggi Polri juga akan diproses etik.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan pihaknya akan memproses etik seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.
"Untuk terkait kode etik tentu secara kesinambungan ini terus juga dalam proses untuk ke arah sana," ujar Trunoyudo di Kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026) malam.
Trunoyudo menjelaskan pengusutan kasus ini berjalan secara bertahap dan terukur di bawah pengawasan langsung dari Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.
Menurutnya, progres terbaru yang bisa diumumkan kepada publik adalah peningkatan status hukum mantan Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri Irjen Slamet Uliandi.
"Proses ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Kabareskrim kemarin dan sebagai perkembangan, baru dapat kami sampaikan adanya penambahan Saudara SU sebagai tersangka," sambung Trunoyudo.(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Irjen Slamet Uliandi Dijerat Pasal Ilegal Akses, Terancam 10 Tahun Penjara