Kapolri: Listyo Perintahkan Penyadapan ke Slamet Uliandi, Diteruskan ke Ahrie Sonta dan Eko Hadi - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada Irjen Pol Slamet Uliandi untuk melakukan penyadapan.

“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU,” ucap Suyudi saat menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR dengan agenda penjelasan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan kasus lainnya, Kamis (12/11/2026).

Baca juga: DPR Panggil Kapolri Hari Ini, Minta Fakta Penyadapan oleh Listyo Sigit Cs Dibuka

Kemudian, perintah Listyo Sigit ini diteruskan oleh Slamet Uliandi kepada Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

“Selanjutnya, perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” ucap dia.

Suyudi kemudian memaparkan tahapan penyadapan yang diduga dilakukan melalui jalur tersebut.

Tahap pertama adalah memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem atau provisioning.

Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor-nomor tersebut ke sistem LIMS tanpa memeriksa keterkaitannya dengan perkara pidana yang sedang ditangani.

Baca juga: Eks Ajudan Prabowo, Ahrie Sonta Dipecat, Habiburokhman: Skandal Penyadapan Paling Kelam

Tahap kedua adalah pelaksanaan penyadapan menggunakan sistem PenLink's X (PLX).

Tahap ketiga, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian mengubahnya menjadi transkrip.

“Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga Jenderal LSP,” ungkap dia.

Baca juga: Kapolri Sebut Kasus Listyo Sigit Sadap Prabowo Jadi Pelajaran untuk Polri

Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta yang kemudian dilaksanakan tim TSU.

Penetapan tersangka

Diberitakan sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Keempat tersangka meliputi eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Baca juga: Babak Baru Penyadapan Prabowo: Saksi Dilindungi, Ahrie Sonta Dipecat

Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha.

Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.

Sementara, terhadap tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS

Batas akses KARIN

Tidak akurat Tidak relevan Menyinggung Terlalu lama Isu privasi Lainnya

Khusus Member

Respons Jokowi dan Kapolri soal Listyo Cs Diduga Sadap Prabowo