Bukan Hanya Prabowo, Listyo Sigit dkk Juga Sadap KPK, Gubernur, hingga Aktivis - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan tidak hanya melakukan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Aksi penyadapan ini diduga juga menyasar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur, hingga kalangan aktivis.

“Berdasar hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian, dan lembaga,” kata Suyudi di Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Baca juga: Kasus Penyadapan Presiden, Kapolri Sebut 28 Saksi Telah Diperiksa

“Pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” tambah dia.

Dalam hal ini, Suyudi menggarisbawahi bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang tengah berlangsung.

“Tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” jelas dia.

Baca juga: Polri Terbitkan Penyelidikan Baru Kasus Penyadapan Prabowo, Selidiki Dugaan Makar

Penetapan tersangka

Diberitakan sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Keempat tersangka meliputi eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha.

Baca juga: Kapolri: Listyo Perintahkan Penyadapan ke Slamet Uliandi, Diteruskan ke Ahrie Sonta dan Eko Hadi

Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.

Sementara, terhadap tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS

Batas akses KARIN

Tidak akurat Tidak relevan Menyinggung Terlalu lama Isu privasi Lainnya

Khusus Member

Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Dipindahkan ke Rutan Mako Brimob