JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era pemerintahan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam MEA, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi yang menjerat eks Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhamad Haniv, pada Rabu (11/11/2026).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Rabu.

Dalam jadwal pemeriksaan harian KPK, Dipo Alam diperiksa dalam kapasitasnya sebagai wiraswasta.

Budi mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami keterangan Dipo Alam terkait transaksi jual-beli aset dengan Haniv.

Baca juga: Seskab Teddy: Hingga Oktober 2026, Ada 265 Sekolah Rakyat di 131 Daerah

“Salah satu saksi yang diperiksa yaitu DP (Dipo Alam) berkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka HNV,” ujar dia.

Budi mengatakan, selain memeriksa Dipo, penyidik juga mendalami keterangan sejumlah pihak swasta terkait dugaan pemberian uang kepada Haniv terkait kasus yang sedang ditangani KPK.

“Termasuk untuk pihak-pihak swasta yang juga didalami berkaitan dengan dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh para pihak tersebut atas pengetahuannya kepada HNV selaku pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di lingkungan Ditjen Pajak," tutur dia.

Budi mengatakan, lembaga antirasuah terus menelusuri dari mana saja sumber kekayaan tidak wajar milik tersangka Haniv.

"Sehingga ini juga masih akan terus ditelusuri penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh HNV ini dari mana saja, berkaitan dengan apa saja, yang semuanya masih dalam pendalaman, termasuk sebelumnya juga dugaan penerimaan gratifikasi berkaitan dengan pemeriksaan-pemeriksaan pajak yang dilakukan,” ucap dia.

Baca juga: Periksa Hercules, KPK Dalami Kronologi Summarecon Siapkan Uang untuk Urus HGB

Dalam perkara ini, KPK menahan eks Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhamad Haniv ditahan KPK usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi pada Rabu (19/8/2026).

M Haniv sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut pada 25 Februari 2025.

“KPK melakukan penahanan terhadap HNV untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 19 Agustus sampai dengan 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Segera Diadili

Taufik mengatakan, dalam perkara ini, total gratifikasi yang diterima M Haniv untuk kepentingan sendiri mencapai Rp 20,7 miliar.

Dia mengatakan, selama menjabat, Haniv diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya.

Kasus bermula pada 2016, saat Haniv mengirimkan surat elektronik (email) kepada bawahannya (Kepala Kantor) yang berisi permintaan untuk dicarikan sponsorship fashion show atas nama anaknya (FP).

“Di mana permintaan itu ditujukan kepada beberapa perusahaan di Jakarta ataupun di luar Jakarta, yang merupakan Wajib Pajak (WP),” ujarnya.

Atas permintaan dari Haniv, perusahaan-perusahaan tersebut meresponsnya dengan mengirimkan uang sponsorship langsung ke rekening anak Haniv.

Baca juga: Diperiksa KPK, Hercules Jelaskan soal Rp 800 Juta dari Summarecon untuk Mediasi Sengketa Tanah

Taufik mengatakan, total uang yang diterima dari beberapa perusahaan WP Jakarta lebih kurang mencapai Rp 400 juta dan perusahaan di luar WP Jakarta lebih kurang sebesar Rp 300 juta.

Selanjutnya, pada periode 2014-2022, Haniv juga diduga menerima penerimaan lainnya/Gratifikasi dari beberapa sejumlah pihak dalam bentuk valuta asing (valas) melalui perantara berinisial BSA.

Atas perbuatannya, Haniv disangkakan telah melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS