Kapolri Pastikan Listyo Sigit Cs Belum Jadi Tersangka Makar: Alat Bukti Masih Dikumpulkan - inews
JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira Polri lainnya belum ditetapkan sebagai tersangka makar terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengungkapkan penyidik masih mengumpulkan alat bukti hingga memeriksa saksi-saksi.
"Belum, belum. Masih dalam proses, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan," kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga
Polri Naikkan Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Prabowo ke Penyidikan
Suyudi menyebut penyidik masih mendalami dugaan makar berdasarkan barang bukti yang disita dalam kasus penyadapan tersebut.

Baca Juga
MUI Minta Kasus Penyadapan Presiden Diusut hingga ke Akar-akarnya, Singgung Indikasi Makar
"Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini," ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Prabowo, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Baca Juga
Bareskrim Temukan Bukti Awal Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Prabowo
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi dikenakan tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.

Baca Juga
Kapolri Tegaskan Dugaan Makar Listyo Sigit cs Diusut, Tujuan Penyadapan Prabowo Didalami
Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Prabowo, penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Baca Juga
Kepala Bappisus Sebut Penyadapan Prabowo sebagai Makar, Singgung Penggulingan Pemerintahan
Dalam perkara penyadapan, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.
Editor: Rizky Agustian
