Penyadapan Presiden Bisa Disebut Makar? Ini Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara - Kompas

KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah pada makar.

Dikutip dari Antara, Jumat (6/11/2026), pernyataan itu disampaikan Kepala BIN Muhammad Herindra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

"Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja," kata Herindra. 

Kalimat tersebut datang dari pejabat intelijen tertinggi negara, di tengah pengusutan dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah pejabat negara hingga tokoh politik. 

Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar apakah penyadapan itu terjadi, melainkan seberapa jauh ia bisa dikualifikasikan sebagai makar dalam perspektif hukum.

Kepada Kompas.com, Minggu (8/11/2026), Guru Besar dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H., memberikan penjelasannya.

Menurut Sunny, publik perlu membedakan antara penilaian intelijen, opini pejabat, dan kesimpulan hukum.

Baca juga: Soal Kasus Penyadapan Presiden, Begini 3 Jenis Makar yang Diatur KUHP

Bukan setiap penyadapan otomatis makar

Dalam perspektif Hukum Tata Negara (HTN), penyadapan ilegal terhadap presiden dapat dikualifikasikan sebagai ancaman terhadap pemerintahan konstitusional. 

Syaratnya, perbuatan itu terbukti merupakan bagian dari upaya untuk mengganggu atau melumpuhkan pelaksanaan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Namun, Sunny mengingatkan agar publik tidak serta-merta menyamakan setiap penyadapan ilegal dengan makar.

"Harus dibuktikan terlebih dahulu tujuan, rangkaian perbuatan, aktor yang terlibat, serta kaitannya dengan upaya menghambat atau menggulingkan pemerintahan yang sah," ujarnya.

Dengan kata lain, yang dilindungi dalam perspektif HTN bukan semata-mata pribadi presiden, tapi keberlangsungan fungsi kepresidenan dan tertib konstitusional negara.

Presiden adalah organ konstitusional. Ketika fungsinya dilumpuhkan, yang terganggu bukan hanya satu orang, melainkan jalannya pemerintahan negara.

Baca juga: Rekam Jejak Irjen Slamet Uliandi, Tersangka Keempat Kasus Penyadapan Prabowo

Tiga batas konstitusional yang tidak boleh dilampaui

Sunny menegaskan, ada batas konstitusional yang harus dijaga dalam menangani perkara ini.

1. Perlindungan terhadap presiden tidak boleh menghilangkan prinsip negara hukum

Negara memang wajib melindungi presiden sebagai organ konstitusional. Namun, perlindungan terhadap institusi presiden tidak boleh mengorbankan prinsip negara hukum, termasuk asas praduga tak bersalah dan pembuktian yang sah.

2. Bukti penyadapan saja tidak cukup untuk menyebut makar

Penyadapan ilegal terhadap presiden merupakan perbuatan serius. Tetapi untuk dikualifikasikan sebagai makar, tidak cukup hanya membuktikan adanya penyadapan.

3. Harus ada niat, persiapan, dan tujuan khusus

Harus dibuktikan adanya niat melakukan serangan yang diwujudkan dalam persiapan perbuatan serta tujuan khusus, misalnya untuk menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Tanpa pembuktian hubungan tersebut, Sunny mengingatkan agar konsep makar tidak diperluas melampaui batas yang ditentukan undang-undang.

Jika tidak, istilah makar bisa kehilangan ketajaman hukumnya dan berubah menjadi label politik.

Baca juga: Irjen Slamet Uliandi Jadi Tersangka Keempat Kasus Penyadapan Prabowo, Ini Perannya

Pernyataan Kepala BIN

Menurut Sunny, pernyataan tersebut dapat menjadi informasi penting dan early warning bagi aparat penegak hukum untuk mendalami kemungkinan adanya makar.

BIN bekerja pada wilayah deteksi dan assessment ancaman. Sementara itu, pembuktian tindak pidana tetap berada dalam criminal justice system.

Karena itu, informasi intelijen boleh menentukan apa yang perlu diselidiki, tetapi tidak boleh menentukan terlebih dahulu apa yang harus diputus.

"Dalam negara hukum, makar harus dibuktikan dari niat, tujuan, rangkaian perbuatan, dan alat bukti yang sah, bukan dari pernyataan pejabat,” katanya.

Sunny mengakui, pernyataan pejabat setingkat Kepala BIN memang dapat membentuk opini publik karena memiliki bobot institusional yang kuat. 

Justru karena itu, publik harus dapat membedakan antara assessment intelijen dan kesimpulan hukum.

Menyatakan adanya indikasi yang mengarah pada makar masih dapat dipahami sebagai early warning. Tetapi kesimpulan hukum harus menunggu proses pembuktian selesai.

Baca juga: Polemik Penyadapan Presiden, Akankah Bintang Mahaputera Listyo Sigit Dicabut?

Pengadilan yang menentukan, bukan opini pejabat

Pada akhirnya, Sunny menegaskan satu prinsip yang tidak boleh bergeser: dalam negara hukum, opini pejabat bukan merupakan alat bukti.

Pengadilan lah yang pada akhirnya menentukan apakah unsur makar benar-benar terpenuhi.

Pernyataan Kepala BIN boleh membuka pintu penyelidikan. Namun, pintu itu belum boleh dianggap sebagai putusan.

Selama niat, tujuan, rangkaian perbuatan, dan alat bukti yang sah belum teruji di ruang sidang, publik sebaiknya menahan diri untuk tidak melabeli perkara ini sebagai makar secara definitif.

Sebab, dalam negara hukum, yang paling berbahaya bukan hanya ancaman terhadap presiden, melainkan juga ketika hukum dipakai secara tergesa-gesa atas nama melindungi presiden.

Baca juga: Penyadapan Presiden Prabowo, Seberapa Kuat LIMS Sadap HP Target?

Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS