JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melarang pemberi kerja atau perusahaan menahan ijazah atau dokumen pribadi miliki pekerjanya.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 78 UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang sudah diundangkan oleh pemerintah.

"Dalam membuat Perjanjian Kerja, Pemberi Kerja dilarang: a. mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh; dan/atau b. menahan ijazah dan/ atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh, sebagai jaminan dalam Hubungan Kerja," bunyi Pasal 78 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang diunduh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Baca juga: Poin Penting UU Pelindungan Ketenagakerjaan: UMP dari Kebutuhan Hidup Layak hingga Besaran Pesangon

Sementara itu dalam Pasal 78 ayat (2), larangan tersebut dikecualikan untuk kepentingan yang dibenarkan secara hukum untuk ijazah dan/atau dokumen pribadi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh perusahaan berdasarkan perjanjian kerja tertulis.

Selain perusahaan, pelaksana penempatan kerja juga dilarang untuk menahan ijazah milik pencari kerja.

"Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilarang: b. menahan ijazah danlatau dokumen pribadi milik pencari kerja sebagai jaminan dalam penempatan kerja," bunyi Pasal 50 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Baca juga: UU Pelindungan Ketenagakerjaan: Kebutuhan Hidup Layak Ikut Jadi Penentu UMP

Wajib Cegah PHK

Selain itu, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga resmi mengatur bahwa perusahaan, pemerintah, hingga serikat pekerja wajib mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemberi Kerja, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dengan segala upaya wajib mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja," bunyi Pasal 228 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Selanjutnya dalam Pasal 228 ayat (2) UU Pelindungan Ketenagakerjaan, diatur 10 tahapan untuk mencegah terjadinya PHK, yakni:

1. Mengurangi kerja lembur pada hari libur;
2. Mengurangi kerja lembur harian;
3. Mengurangi jumlah sif;
4. Mengurangi jam kerja atau hari kerja;
5. Tidak memperpanjang pekerja/buruh dengan status perjanjian kerja waktu tertentu yang telah berakhir;
6. Tidak mengganti pekerja/buruh yang memasuki usia pensiun;
7. Menyesuaikan upah dan/atau fasilitas bagi pekerja di tingkat manajerial;
8. Merumahkan pekerja/buruh dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu secara sementara atau bergiliran;
9. Menawarkan program pensiun dini sukarela; dan
10. Menawarkan program pensiun bagi pekerja/buruh yang telah memenuhi persyaratan.

Baca juga: UU Pelindungan Ketenagakerjaan: PKWT Paling Lama 4 Tahun

Jika PHK tidak dapat dihindari, pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pemberi kerja dan serikat pekerja atau dengan pekerja.

"Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melalui prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 228 ayat (5) UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

"Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap maka Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan," bunyi Pasal 228 ayat (7) UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS

Batas akses KARIN

Tidak akurat Tidak relevan Menyinggung Terlalu lama Isu privasi Lainnya

Khusus Member

Kepala SPPG Dicambuk Korwil, Ini Tanggapan Kepala BGN Sudaryono