Yusril soal Langkah Gibran Buktikan Ijazah di PTUN: Tidak Ada Gunanya, Putusan MA Final - Kompas
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ada gunanya langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran sudah final.
Tidak ada celah hukum yang dapat ditempuh Gibran pasca kedua badan peradilan tertinggi itu telah memutuskan perkara.
Terlebih, obyek yang disengketakan dalam PTUN sama dengan yang telah diputus MA.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah, Ray Rangkuti Sebut Gibran Punya Dua Pilihan
Baca juga: Putusan MA Final, Yusril Sebut Gibran Tak Punya Jalur Hukum Lain Buktikan Keabsahan Ijazah
"Tidak ada gunanya (membuktikan di PTUN). Karena putusan Mahkamah Agung, kan, sudah final. Karena materinya, materi yang sama," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, Gibran tidak dapat mengajukan banding atau peninjauan kembali (PK) di PTUN karena bukan dalam posisi tergugat intervensi.
Peninjauan kembali (PK) hanya dapat diajukan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang merupakan tergugat dalam perkara tersebut.
Baca juga: Fraksi Gerindra DPR Bakal Bahas Sikap soal Polemik Ijazah Gibran Usai Reses
Kemendikdasmen diketahui berperan menerbitkan surat keterangan (suket) penyerataan ijazah.
Tapi kata Yusril, kementerian nampaknya tidak akan mengajukan PK.
"Bahkan (Kemendikdasmen) akan mengeksekusi putusan. Jadi dari segi hukum memang agak sulit sekarang," tutur Yusril.
Baca juga: Soal Rencana Gibran Mundur dari Wapres, Pengamat: Tidak Akan Akhiri Polemik
Lebih lanjut Yusril menuturkan, pembuktian yang dilakukan di luar pengadilan biasanya hanya pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi.
Namun perkara penyetaraan ijazah ini adalah perkara hukum, sehingga harus diputuskan oleh pengadilan.
"Mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya, kalau di luar pengadilan barangkali di media sosial saja," ucap Yusril.
Baca juga: Demokrat: Putusan MA-MK soal Ijazah Gibran Beri Kepastian Hukum, Tinggal Langkah Politik DPR
Adapun dalam putusannya, MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut Suket penyetaraan pendidikan milik Gibran yang dikeluarkan pada 2019.
MA juga menyatakan Suket milik Gibran itu batal.
Dalam pertimbangan hukumnya, MA kembali menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa ijazah Gibran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.
Baca juga: DPR Tetap Bisa Proses Usulan Hak Menyatakan Pendapat, meski Gibran Melawan di PTUN
Karena putusan itu, MA kemudian melakukan pengujian substansi atas obyek sengketa, dalam hal ini Suket Gibran.
"Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan, sih, sebenarnya seperti punya pilihan, apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," tandas Yusril.
Sebagai informasi, Wakil Presiden Gibran sebelumnya memutuskan akan maju di PTUN untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA sederajat miliknya.
Baca juga: Polemik Ijazah Gibran Dinilai Persoalan Serius, Demokrat Umumkan Sikap Resmi pada 10 November
Dia mengeklaim upaya di PTUN juga merupakan saran dari Presiden Prabowo Subianto.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," ungkap Gibran dalam konferensi pers, Selasa sore.
Gibran juga menyebut Prabowo memintanya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
"Dan juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," tegas Gibran.
Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS
Gibran Vs Denny Indrayana: Sindir Mundur PTUN, Dibalas Tantang Buka Transkrip Nilai UTS Insearch
