Golkar: Tak Semua Warga Suka Disuapi, Ada yang Mau Upskilling di Kartu Prakerja - merdeka.com
Merdeka.com - Waketum Golkar Nurul Arifin melihat program Kartu Prakerja sering dibandingkan efektifitasnya dengan bantuan sembako atau tunai dalam mengatasi dampak Covid-19. Dia menilai, perbandingan tersebut, hanyalah soal pola pikir yang belum terbangun di masyarakat.
"Ini bukan soal masyarakat tidak setuju dengan skema bantuan pelatihan online dan pembukaan lapangan pekerjaan, tapi soal cara berpikir dan preferensi masyarakat yang belum terbiasa dan lebih memilih bantuan sosial dan sembako. Kita harus melihat bahwa nyatanya respon masyarakat terhadap program Kartu Prakerja juga sangat tinggi dan positif," kata Nurul dalam diskusi virtual, Minggu (7/6).
Menurut Nurul, sampai saat ini, sudah ada 8,6 juta pendaftar program Kartu Prakerja yang tercatat di Kementerian Perekonomian. Angka ini melebihi target 5,6 juta penerima manfaat dari program Kartu Prakerja yang diarahkan sebagai program semi bansos.
"Ini bukti bahwa antusiasme masyarakat sangat besar dan positif. Tidak semua masyarakat suka disuapi saja, ada juga yang menginginkan upskilling dan reskilling ketika mereka dirumahkan karena pandemi," kata Nurul.
Temuan data dari Indikator Politik Indonesia terkait realokasi anggaran belanja pemerintah mengatasi dampak Covid-19 mencatat 36,3 persen publik mengharapkan bantuan kebutuhan pokok bagi rakyat kecil dan 18,5 persen menilai bantuan uang tunai lebih penting untuk diberikan. Sementara, ada 12,1 persen yang menilai penciptaan lapangan kerja bagi warga yang kehilangan pekerjaan juga penting untuk dilakukan.
Nurul melihat, angka 12,1 persen ini perlu diteliti kembali berasal dari latar belakang yang seperti apa. Menurutnya, tidak sedikit memang masyarakat yang menilai kebutuhan akan skill baru pasca terkena PHK adalah solusi yang tepat untuk mengantisipasi dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi ke depannya.
"Cara berpikir dan preferensi ini yang belum umum di masyarakat. Kita perlu yakinkan masyarakat bahwa skema bantuan tak selamanya sembako dan tunai saja," kata Nurul.
Anggota Komisi I DPR RI ini juga menilai, program Kartu Prakerja juga tidak datang begitu saja sebagai bantalan ekonomi menghadapi krisis. Programnya sudah dimodifikasi untuk menjawab kebutuhan ekonomi sekarang.
"Alokasinya ditingkatkan menjadi Rp20 triliun, jumlah target penerimanya ditambah menjadi 5,6 juta orang, jumlah bantuannya juga ditingkatkan. Ini kan supaya relevan dengan kondisi saat ini tapi mampu menjadi solusi masalah ekonomi ke depannya," kata Nurul melanjutkan.
Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei terkait persepsi publik terhadap penanganan Covid-19 dengan melibatkan 1.200 responden menggunakan kontak telepon. Tingkat toleransi kesalahan survei di angka 2,9% dan tingkat kepercayaannya 95%. Survei dilakukan pada 16-18 Mei 2020 yang lalu.
Indikator Politik Indonesia juga melakukan survei khusus terhadap Kartu Prakerja. Hasilnya, mayoritas masyarakat tidak setuju dana kartu prakerja digunakan untuk pelatihan daring. Masyarakat lebih memilih sembako serta bantuan uang tunai dibandingkan pelatihan daring.
Sebesar 48,9 persen responden menyatakan tidak setuju kartu prakerja digunakan untuk pelatihan daring. Sementara yang setuju mencapai angka 29,8 persen. 21,4 Persen responden tidak menjawab.
"Sebagian besar tidak setuju sebagian dana di kartu prakerja digunakan untuk pelatihan online," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan survei melalui daring, Minggu (7/6).
Dari 48,9 persen yang tidak setuju, sebagian besar menyatakan lebih baik dana program prakerja untuk sembako dan bantuan tunai. Sebanyak 34 persen menilai lebih baik untuk sembako, 32,3 persen menilai lebih membutuhkan bantuan tunai.
Sisanya, 11,5 persen menyatakan pelatihan lebih baik di lapangan tidak secara daring. 8,9 persen menilai dibutuhkan untuk bantuan UMKM, 7,9 persen menjawab untuk padat karya melibatkan warga, dan 1,5 persen lainnya.
"Yang tidak setuju menilai pembagian sembako dan bantuan tunai bagi yang membutuhkan lebih bermanfaat ketimbang untuk pelatihan online," kata Burhanuddin.
0 Komentar