Ratusan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (6/10). Mereka menyuarakan penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerjayang baru saja disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna kemarin.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Surabaya, Dendy Prayitno mengatakan aksi unjuk rasa akan terus dilakukan hingga 8 Oktober mendatang. Aspirasi yang disuarakan tetap sama, yaitu menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

Mereka menganggap bahwa DPR terlalu cepat mengesahkan UU bermasalah tersebut. Para buruh lalu menyalurkan aspirasinya kepada DPRD Jawa Timur agar menyampaikan ke pusat.

"Kita ingin menyampaikan aspirasi supaya didengar jajaran DPRD Jawa Timur. Karena begitu cepatnya DPR RI, tanggal 5 kemarin diketok," kata Dendy di depang Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa (6/10).

"Tuntutan hari ini agar Presiden Jokowi membuat Perppu mencabut UU Omnibus Law, yang meresahkan dan merugikan rakyat pada umumnya," sambungnya.

Dendy lalu mengatakan gelombang unjuk rasa juga akan dilakukan kembali pada 7 dan puncaknya pada 8 Oktober. Dia mengajak masyarakat untuk ikut serta turun ke jalan.

"Tanggal 8 Insyaallah akan seluruh pekerja akan hadir di sini, jumlahnya ribuan. Masyarakat yang berani menyampaikan benar adalah benar, salah adalah salah, mari tanggal 8 kita sampaikan serentak," ucapnya.

Kalangan buruh di berbagai daerah menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah dan baru saja disahkan rapat paripurna DPR pada Senin kemarin (5/10).

Para buruh merasa RUU Omnibus Law Cipta Kerja cenderung menguntungkan pengusaha dan merugikan kaum pekerja. Selain demonstrasi, buruh juga berencana mogok nasional sebagai sikap penolakan.