Facebook dan Google Setuju Dijerat Pajak Global, tapi...
Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 08 Jun 2021 08:59 WIB
Foto: Andhika Akbarayansyah
Jakarta -
Raksasa teknologi AS dikabarkan setuju dengan kesepakatan negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G7) untuk menciptakan tarif pajak perusahaan minimum global 15%. Tapi, persetujuan itu diberikan bila ada kesepakatan untuk menghapus pajak layanan digital yang semakin populer.
Kesepakatan G7 sendiri dicapai hari Sabtu lalu, kebijakan baru dirancang untuk mengurangi insentif perusahaan dalam mengalihkan keuntungan dengan pajak rendah ke luar negeri dan dapat membawa ratusan miliar dolar ke pundi-pundi pemerintah.
Pernyataan di situs Departemen Keuangan AS menyatakan setelah kesepakatan itu didapatkan, G7 juga akan membahas penghapusan semua pajak layanan digital dan tindakan serupa lainnya yang relevan di semua perusahaan.
Facebook dan Google dengan cepat memuji kesepakatan tersebut. Mereka menyatakan mendukung pembahasan yang sedang dilakukan untuk memperbarui aturan pajak internasional.
"Kami berharap negara-negara terus bekerja sama untuk memastikan kesepakatan yang seimbang dan tahan lama akan segera diselesaikan," kata juru bicara Google, Jose Castaneda.
Industri ingin pungutan digital dihapus, seperti misalnya pajak 3% Prancis atas pendapatan online. Pada tahun 2019, Prancis menerapkan retribusi 3% pada pendapatan layanan digital yang diperoleh di Prancis. Pajak ini ditarik kepada perusahaan dengan pendapatan lebih dari 25 juta euro di sana dan 750 juta euro di seluruh dunia.
Kesepakatan ini disebut menangguhkan pengumpulan pada awal 2020 sementara negosiasi sedang berlangsung pada aturan pajak internasional.
Matthew Schruers, presiden Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi mengatakan memajaki pendapatan perusahaan besar dinilai telah menjadi cara yang semakin populer bagi banyak negara untuk menyeimbangkan anggaran mereka.
Dia menyebut anggota asosiasi yang isinya Google, Facebook, hingga Twitter selama akhir pekan menetapkan harapan bahwa pajak layanan digital ikut dicabut bila mau menaikkan pajak global.
Asosiasi NetChoice, yang juga memiliki Facebook dan Google di antara anggotanya, memiliki pandangan berbeda. Mereka menilai lebih banyak pungutan dan besaran pajak berdampak pada biaya perusahaan yang meningkat.
"Lebih banyak pajak berarti biaya yang lebih tinggi bagi konsumen dan lebih sedikit pengeluaran R&D, pada saat yang sama pemerintah dan Kongres menuntut lebih banyak R&D untuk bersaing dengan China," kata Presiden NetChoice Steve DelBianco dalam sebuah pernyataan.
Simak Video "Dear YouTuber hingga Selebgram, Jangan Lupa Lapor Pajak Yuk!"
(hal/das)
[Category Opsi Informasi, Teknologi]
[Tags Featured, Internet, Google, Facebook]
Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 08 Jun 2021 08:59 WIB
Foto: Andhika Akbarayansyah
Jakarta -
Raksasa teknologi AS dikabarkan setuju dengan kesepakatan negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G7) untuk menciptakan tarif pajak perusahaan minimum global 15%. Tapi, persetujuan itu diberikan bila ada kesepakatan untuk menghapus pajak layanan digital yang semakin populer.
Kesepakatan G7 sendiri dicapai hari Sabtu lalu, kebijakan baru dirancang untuk mengurangi insentif perusahaan dalam mengalihkan keuntungan dengan pajak rendah ke luar negeri dan dapat membawa ratusan miliar dolar ke pundi-pundi pemerintah.
Pernyataan di situs Departemen Keuangan AS menyatakan setelah kesepakatan itu didapatkan, G7 juga akan membahas penghapusan semua pajak layanan digital dan tindakan serupa lainnya yang relevan di semua perusahaan.
Facebook dan Google dengan cepat memuji kesepakatan tersebut. Mereka menyatakan mendukung pembahasan yang sedang dilakukan untuk memperbarui aturan pajak internasional.
"Kami berharap negara-negara terus bekerja sama untuk memastikan kesepakatan yang seimbang dan tahan lama akan segera diselesaikan," kata juru bicara Google, Jose Castaneda.
Industri ingin pungutan digital dihapus, seperti misalnya pajak 3% Prancis atas pendapatan online. Pada tahun 2019, Prancis menerapkan retribusi 3% pada pendapatan layanan digital yang diperoleh di Prancis. Pajak ini ditarik kepada perusahaan dengan pendapatan lebih dari 25 juta euro di sana dan 750 juta euro di seluruh dunia.
Kesepakatan ini disebut menangguhkan pengumpulan pada awal 2020 sementara negosiasi sedang berlangsung pada aturan pajak internasional.
Matthew Schruers, presiden Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi mengatakan memajaki pendapatan perusahaan besar dinilai telah menjadi cara yang semakin populer bagi banyak negara untuk menyeimbangkan anggaran mereka.
Dia menyebut anggota asosiasi yang isinya Google, Facebook, hingga Twitter selama akhir pekan menetapkan harapan bahwa pajak layanan digital ikut dicabut bila mau menaikkan pajak global.
Asosiasi NetChoice, yang juga memiliki Facebook dan Google di antara anggotanya, memiliki pandangan berbeda. Mereka menilai lebih banyak pungutan dan besaran pajak berdampak pada biaya perusahaan yang meningkat.
"Lebih banyak pajak berarti biaya yang lebih tinggi bagi konsumen dan lebih sedikit pengeluaran R&D, pada saat yang sama pemerintah dan Kongres menuntut lebih banyak R&D untuk bersaing dengan China," kata Presiden NetChoice Steve DelBianco dalam sebuah pernyataan.
Simak Video "Dear YouTuber hingga Selebgram, Jangan Lupa Lapor Pajak Yuk!"
(hal/das)
[Category Opsi Informasi, Teknologi]
[Tags Featured, Internet, Google, Facebook]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar