Awas Taliban, Ekonomi Afghanistan di Ambang Kehancuran Total
Jakarta, CNBC Indonesia - Taliban kembali diberi peringatan. Meski tidak secara langsung, dalam forum internasional, bos PBB menegaskan ancaman kehancuran total pada ekonomi di negeri itu.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta negara-negara memberikan suntikan uang tunai ke Afghanistan untuk menghindari krisis ekonomi. Ini, kata dia, akan memicu bencana bagi rakyat negara tersebut.
Pernyataannya datang setelah Utusan Khusus PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons memperingatkan hal serupa di depan Dewan Keamanan, Kamis. Ia menyinggung pembekuan miliaran dolar aset internasional Afghanistan untuk menjauhkan dana itu dari tangan Taliban dan menegaskan bakal ada "kemerosotan ekonomi yang parah".
"Kita perlu menemukan cara untuk menghindari situasi yang akan menjadi bencana bagi rakyat," kata Guterres kepada wartawan, dikutip dari Reuters, akhir pekan kemarin.
"Kami secara permanen terlibat dengan Taliban dan kami percaya bahwa dialog dengan Taliban sangat penting saat ini," tambah Guterres.
Guterres mengatakan telah berbicara dengan Kepala Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa penting untuk menyepakati keringanan atau mekanisme untuk mendapatkan uang ke Afghanistan.
IMF sebelumnya telah memblokir Taliban dari mengakses sekitar US$ 440 juta atau sekitar Rp 6,2 triliun (asumsi Rp 14.200/US$) cadangan darurat baru.
Sebagian besar aset bank sentral Afghanistan senilai US$ 10 miliar (Rp 142 triliun) juga diparkir di luar negeri, di mana mereka telah dibekukan sejak Taliban berkuasa bulan lalu. Mereka dianggap sebagai instrumen kunci bagi Barat untuk menekan kelompok Islamis.
Baik Guterres dan kepala bantuan PBB Martin Griffiths berharap bahwa program internasional untuk mendapatkan uang tunai ke Yaman yang dilanda perang, dapat direplikasi di Afghanistan. Di Yaman, badan anak-anak PBB, UNICEF, melakukan pembayaran tunai bulanan kepada sekitar 1,5 juta keluarga termiskin melalui program yang didanai oleh Bank Dunia.
PBB juga bekerja untuk memastikan dapat melanjutkan pekerjaan kemanusiaan di Afghanistan. Di mana setidaknya 18 juta orang atau setengah dari populasi negara itu sudah membutuhkan bantuan.
Halaman 2>>>
Di sisi lain, Taliban kini kembali dapat 'serangan' dari negara dunia. Taliban bahkan dianggap telah berbohong.
Hal ini diutarakan Prancis. Melalui Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian negeri itu mengatakan tak akan memiliki hubungan apapun dengan pemerintahan baru yang terbentuk.
"Mereka mengatakan akan memberikan beberapa orang asing dan warga Afganistan pergi dengan bebas dan (berbicara) tentang pemerintahan yang inklusif dan representatif, tetapi mereka berbohong," ujar Jean-Yves Le Drian di France 5 TV dan dilansir dari Reuters, Minggu (12/9/2021).
"Perancis menolak untuk mengakui atau memiliki hubungan apa pun dengan pemerintah ini. Kami menginginkan tindakan dari Taliban dan mereka akan membutuhkan ruang bernafas untuk ekonomi dan hubungan internasional. Terserah mereka."
Paris telah mengevakuasi sekitar 3.000 orang dan telah mengadakan pembicaraan dengan Taliban untuk memungkinkan keberangkatan tersebut. Masih ada beberapa warga negara Prancis dan beberapa ratus warga Afghanistan yang memiliki hubungan dengan Prancis yang tersisa di Afghanistan.
Perancis menjadi negara ketiga yang "menyerang" pemerintahan Taliban di Afganistan. Sebelumnya Presiden Recep Tayyip Erdogan ini mengultimatum dunia untuk tidak terburu-buru mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan dia meminta pemerintahan baru Afghanistan bersifat inklusif, menambahkan pentingnya perempuan dan kelompok etnis lain diberikan jabatan menteri.
"Tidak perlu terburu-buru... Ini adalah saran kami ke seluruh dunia. Kita harus bertindak bersama dengan komunitas internasional," kata Cavusoglu dalam keterangannya.
Iran juga yang memberikan kecaman keras kepada Taliban berkaitan dengan serangan yang dilakukan ke lembah Panjshir. Bahkan menyebutnya sangat terkutuk.
"Berita yang datang dari Panjshir, benar-benar mengkhawatirkan... Serangan itu sangat terkutuk," kata Saeed Khatibzadeh, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, awal pekan ini.
"Mengenai masalah Panjshir, saya bersikeras pada fakta bahwa itu diselesaikan dengan dialog di hadapan semua tetua Afghanistan," lanjutnya.
"Taliban harus sama-sama menghormati kewajiban mereka dalam hal hukum internasional, dan komitmen mereka ... Iran akan bekerja untuk mengakhiri semua penderitaan rakyat Afghanistan demi mendirikan pemerintahan perwakilan untuk semua warga."
Lembah Panjshir adalah satu-satunya dari 34 provinsi di Afghanistan yang tetap di luar kendali Taliban. Kecaman Iran muncul di tengah kekhawatiran gelombang pengungsi Afghanistan baru ke negeri itu.
PBB Ingatkan Taliban Bahwa Ekonomi Afghanistan Kian Terancam
(sef/sef)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar