Jokowi Ingin Perbaiki Neraca Pembayaran Imbas Tingginya Impor Minyak
JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tujuan besar untuk mencatatkan keuntungan (surplus) ke neraca pembayaran Indonesia. Sebab, selama puluhan tahun neraca pembayaran terkendala tingginya impor minyak.
Oleh karena itu, Jokowi mendorong penggunaan mobil listrik dan kompor listrik. Hal ini guna mengurangi kebutuhan minyak dan gas (migas).
"Kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena di PLN over supply (kelebihan pasokan) artinya supply dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina jadi turun," ujar Jokowi dalam arahannya kepada Komisaris serta Direksi Pertamina dan PLN dikutip dari Antara, Sabtu (20/11/2021).
Jokowi menambahkan, dengan mengoptimalkan penggunaan listrik dari PT PLN (Persero), maka masalah pasokan listrik berlebih PLN dapat diatasi, sekaligus juga menurunkan impor minyak oleh PT Pertamina (Persero).
Menurutnya, jika impor minyak berhasil dikurangi, maka akan berdampak positif kepada neraca transaksi berjalan dan neraca pembayaran Indonesia.
"Goal (tujuan) besarnya adalah negara ini akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran kita yang sudah berpuluh tahun kita tidak bisa selesaikan, karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali," ucap Jokowi.
Selain itu, menurunnya impor minyak juga akan membuat Pertamina dapat mengurangi kebutuhan dolar AS di pasar keuangan, sehingga akan memperkuat nilai tukar mata uang rupiah. Jika kurs rupiah menguat karena impor yang terus menurun, ekonomi Indonesia secara fundamental akan lebih berdaya tahan dan berdaya saing.
"(Mempengaruhi) yang namanya kurs dolar kita karena setiap bulan Pertamina harus menyediakan pembelian dolar AS di pasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta PLN untuk menyiapkan transisi energi dari sumber daya fosil ke sumber daya yang ramah lingkungan (ekonomi hijau).
"Ini bisa segera dilakukan, ada target misalnya 2022 karena (2021) tinggal sebulan. Misalnya (2022) 5.000 megawatt harus geser dari coal(batu bara) ke bisa hydropower, bisa geothermal, bisa ke solar panel, silakan, tapi memang harus sudah ada tahapan tahapan seperti itu," ujarnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa transisi energi fosil ke energi hijau harus dilakukan seluruh pihak, termasuk BUMN sektor energi seperti PLN dan Pertamina.
"Memang untuk kepentingan yang lebih baik, untuk anak cucu kita. Jadi mau tidak mau yang namanya transisi energi menuju ke sebuah energi hijau harus. Itu sudah nggak bisa tawar menawar," tuturnya.
Editor : Aditya Pratama
Tidak ada komentar:
Posting Komentar