Indonesia Tak Undang Myanmar ke Bali Democracy Forum By inews

 

Indonesia Tak Undang Myanmar ke Bali Democracy Forum

By

inews.id

3 min

JAKARTA, iNews.id – Indonesia tidak mengundang Myanmar untuk menghadiri Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 yang diselenggarakan pada Kamis (9/12/2021) nanti. Alasannya, negara Indochina itu dipandang belum memiliki pemerintahan definitif sejak kudeta militer Februari lalu.

“Myanmar tidak diundang karena sekarang ada ketidakjelasan siapa yang bisa diundang,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, dalam media gathering

Selain Myanmar, Indonesia juga tidak mengundang Sudan yang juga menghadapi krisis sejak pemerintahan sipilnya digulingkan oleh militer.

Sebelumnya, dalam pemaparan pekan lalu mengenai penyelenggaraan BDF ke-14, Faizasyah menjelaskan bahwa forum tersebut ditujukan untuk membahas demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Di ajang itu, negara-negara dapat membagikan pengalaman terbaik mereka dalam menjalankan demokrasi di tengah berbagai tantangan yang ada.

Di bawah tema “Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic”, forum tersebut akan menyoroti tiga isu utama dampak pandemi Covid-19 yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan inklusivitas.

Sejumlah menteri luar negeri, di antaranya dari Prancis, Norwegia, Cile, dan China serta para ahli akan berbicara mengenai isu-isu yang diangkat dalam BDF ke-14 yang rencananya dihadiri oleh 46 perwakilan negara dan organisasi internasional.

“Karena sifatnya yang inklusif, BDF memberikan kesempatan bagi semua negara di kawasan untuk berpartisipasi, termasuk negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan otoriter yang tidak berdemokrasi, tetapi kita berharap ada nilai-nilai demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara tersebut bisa diambil sebagai pembelajaran,” tutur Faizasyah.

Editor : Ahmad Islamy Jamil

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah.

Penyelenggaraan BDF tahun ini diharapkan menghasilkan suatu kesimpulan atau policy recommendation tentang bagaimana negara-negara di Asia Pasifik bisa mengatasi krisis pandemi COVID-19 tanpa mengesampingkan sistem demokrasi yang telah mereka pilih.

“Bagaimana proses negara-negara dalam mengatasi pandemi Covid-19, mereka bisa mencari titik keseimbangan antara pelayanan masyarakat, pengentasan kemiskinan, memberikan pelayanan inklusif, dan mendukung kesetaraan tetap berjalan baik—ini yang ingin kita dengarkan (dalam BDF tahun ini),” kata Faizasyah.