Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan sampai dengan 23 Desember 2021, pihaknya telah memverifikasi klaim Covid-19 sebanyak 2,3 juta kasus dari 2.100 rumah sakit.

Adapun klaim tersebut terdiri dari peserta JKN-KIS ataupun belum menjadi peserta JKN-KIS.

Nantinya klaim Covid-19 akan dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada fasilitas kesehatan.

"Pencatatan, verifikasi penagihan dan pelaporan klaim Covid-19 bagi seluruh
masyarakat Indonesia," kata Ghufron dalam pemaparan Kaleidoskop BPJS Kesehatan Tahun 2021 yang diselenggarakan daring, Kamis (30/12).

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menyiapkan tools untuk pencatatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang meliputi registrasi, screening hingga dokumentasi pelaporan vaksinasi, yaitu dengan aplikasi P-Care
Vaksinasi.

Serta mengujicobakan aplikasi P-Care Vaksinasi Mobile di 10 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dengan harapan bisa membantu mempercepat kerja petugas vaksinasi Covid-19 di segala medan karena tidak memerlukan penyediaan komputer dalam penggunaannya.

“Selama pandemi Covid-19 kami juga berupaya menjaga kepuasan dan kenyamanan peserta JKN-KIS dalam mengakses layanan JKN-KIS dengan mengalihkan sejumlah layanan konvensional ke layanan digital. Kami
juga menyediakan dashboard pemantauan vaksinasi serta klaim pelayanan Covid-19 yang bisa diakses oleh pemerintah daerah,” ucap Ghufron.

Di samping itu, juga melakukan sinergi dengan Dirjen Dukcapil untuk mempercepat vaksinasi Covid-19, menyiapkan tempat isoman khusus bagi pegawai yang positif Covid-19, serta menambah jumlah tenaga verifikator khusus klaim Covid-19.

Hingga 30 November 2021, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 229.514.068 jiwa.

Pihaknya mencatat penerimaan iuran JKN-KIS hingga 30 November 2021 sebesar Rp124,89 triliun, dan diproyeksikan mencapai Rp 137,42 triliun pada 31 Desember 2021.