foto © Copyright (c) 2016 TEMPO.CO foto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah berkoordinasi berkaitan dengan kasus Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, khususnya untuk meminta keterangan mengenai adanya kerangkeng manusia di rumah pribadi. “Benar, pihak Komnas HAM sudah berkoordinasi dengan KPK,” ujar pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu, 2 Februari 2022.

Menurut Ali koordinasi KPK-Komnas HAM dilakukan karena Bupati Terbit telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan ditahan. Selanjutnya KPK mempersilakan dan akan memfasilitasi kegiatan Komnas HAM. Ali menuturkan permintaan keterangan oleh Komnas HAM pada Terbit akan diagendakan pada pekan depan. “Kami memastikan bahwa agenda ini tidak mengganggu proses penyidikan yang sedang berlangsung di KPK,” kata Ali. Terbongkarnya kerangkeng di rumah dinas Bupati Langkat berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Komisi antirasuah itu menyatakan menemukan ruangan mirip kerangkeng. "Penyelidik KPK memang menemukan 2 ruangan yang terlihat seperti ruang berkerangkeng," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron beberapa waktu lalu.

Ghufron mengatakan kerangkeng itu ditemukan di area dalam pagar rumah Terbit. Tim KPK menyambangi rumah tersebut untuk menangkap Terbit. Namun, tim tak menemukan Terbit yang diduga sudah kabur. Menurut Ghufron, tim KPK akhirnya hanya mendokumentasikan ruang kerangkeng tersebut. Tim meninggalkan lokasi untuk mengejar Terbit. Menurut KPK, Terbit akhirnya menyerahkan diri ke tim KPK di kantor polisi setempat. Migrant Care telah melaporkan keberadaan kerangkeng ini ke Komnas HAM. Organisasi masyarakat sipil itu menduga kerangkeng digunakan untuk mengurung pekerja kebun kelapa sawit milik Terbit. Belakangan, menurut kepolisian kerangkeng itu bukan dipakai untuk mengurung pekerja. Kepolisian menyatakan kerangkeng itu dipakai untuk menampung orang kecanduan narkoba dan kenakalan remaja. Ghufron mengatakan lembaganya akan terbuka bekerja sama dengan penegak hukum lain tentang keberadaan kerangkeng manusia dan dugaan perbudakan. KPK, kata dia, akan memfasilitasi bila lembaga lain ingin memeriksa Terbit. "Jika membutuhkan keterangan dan dokumentasi yang KPK miliki," kata dia.

Baca Juga: Hilangnya Nyawa di Kerangkeng Bupati Langkat

Microsoft dan mitra dapat memperoleh kompensasi jika Anda membeli sesuatu melalui link yang direkomendasikan di halaman ini.