Sinergitas COP26 dengan G20 Harus Selaras - medcom

 

Sinergitas COP26 dengan G20 Harus Selaras

Ade Hapsari Lestarini,  

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok Kemenko Perekonomian.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok Kemenko Perekonomian.

Jakarta: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perlunya menyelaraskan Presidensi G20 yang saat ini dipegang Indonesia dengan tindak lanjut kesepakatan konferensi iklim COP26.

Hal itu disampaikan Airlangga saat bertemu dengan Presiden COP26 UK Alok Sharma, UK COP26 Envoy John Murton, dan Duta Besar Inggris Owen Jenkins pada Rabu, 16 Februari 2022.

Airlangga menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dibahas isu strategis yang menjadi perhatian kedua pihak, antara lain sinergitas COP26 dengan G20, upaya dan langkah global menuju net zero emission, transisi energi, serta kerja sama dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Inggris.

Terkait dengan tindak lanjut hasil Konferensi COP26 di Glasgow yang telah menghasilkan Glasgow Climate Pact, Alok Sharma menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut dengan seluruh stakeholders termasuk dengan President Designate COP27 Mesir dan Presidensi G7 Jerman.



"Bersama Presidensi G20 Indonesia akan tercapai sinergitas di berbagai sektor dan isu dalam rangka penanganan perubahan iklim dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca secara global. Untuk itu pihaknya siap untuk mendukung Indonesia dalam rangka implementasi kesepakatan Glasgow tersebut seiring dengan Presidensi di G20," ujar Airlangga, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 17 Februari 2022.

Menko Airlangga pun menyampaikan prioritas Presidensi G20 yang difokuskan pada Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Digital dan yang secara khusus berkaitan erat dengan kesepakatan COP26 yakni Transisi Energi guna penurunan emisi karbon. Presidensi G20 Indonesia memandang penting perlunya langkah konkret bersama di ketiga area prioritas tersebut dalam rangka menuju pemulihan global yang berkelanjutan.

Sejalan dengan Glasgow Climate Pact, Indonesia pun telah meluncurkan skema pembiayaan inovatif dalam rangka mempercepat penutupan pembangkit listrik berbasis batu bara, bekerja sama dengan ADB melalui Energy Transition Mechanism serta pemanfaatan gas amonia untuk pembangkit listrik. Untuk itu solusi dan skema pembiayaan inovatif dan dukungan internasional memang sangat dibutuhkan dan hal ini sejalan dengan komitmen Glasgow.

Dalam hal ini, Menko Airlangga kembali menyampaikan fokus Pemerintah Indonesia dalam hal ketenagalistrikan, yaitu affordability of technology, availability of technology, serta komitmen implementasi.

Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya leading by examples, yang perlu didorong model prototipe yang dapat direplikasi ke depannya. Dicontohkan partisipasi Indonesia pada pameran Industri Hannover Messe secara digital yang menggaungkan langkah Industri 4.0 Indonesia secara global dan selanjutnya diikuti oleh berbagai pihak swasta dan pemerintah di berbagai negara.

"Semoga rencana penerapan standar keberlanjutan terhadap sejumlah komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tengah dilakukan Inggris, ke depannya tidak akan menghambat dan menjadi barrier perdagangan bilateral kedua negara," tambah dia.

Oleh karena itu, penyelarasan sistem sertifikasi kayu yang dimiliki oleh Indonesia sangat penting, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan sistem Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) yang dikerjasamakan Indonesia Inggris dan juga Uni Eropa. Selain itu, kedua pihak perlu mengharmoniskan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dimiliki oleh Indonesia dengan sertifikasi RSPO yang dimiliki oleh Eropa.

Editor : Ade Hapsari Lestarini

Baca Juga

Komentar